KATA PENGANTAR
Pemimpin yang baik sangat diperlukan dalam organisasi baik pemerintahan maupun pada sector swasta. Sosok pemimpin yang mampu menjalankan organisasi diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah organisasi nantinya. Perilaku kewiraswastaan terus dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas pemimpin, sehingga tidak hanya menguasai sektor publik tetapi juga mampu mengatasi masalah sektor swasta yang pada akhirnya segala tantangan diera globalisasi ini akan dapat teratasi oleh pemimpin tersebut. Dalam hal ini pemimpin tidak dapat bekerja sendiri tetapi membutuhkan bantuan dari seluruh komponen yang terlibat didalam organisasi tersebut sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara bersama-sama.
Tulisan ini mencoba memaparkan mengenai sosok pemimpin yang ideal dalam menjalankan organisasi, hal ini dilakukan melalui peningkatan perilaku kewiraswastaan yang berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam era globalisasi. Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan dengan hati terbuka menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun bagi penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
Banda Aceh, Oktober 2007
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………. i
DAFTAR ISI…………………………………………………… ii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………. 1
B. Pokok Pembahasan………………………………….. 6
BAB II : MENCARI SOSOK PEMIMPIN YANG IDEAL
A. Kepemimpinan……………………………………….. 7
B. Atasan (Pimpinan) yang sukses……………………… 9
C. Arti Pentingnya Kepemimpinan……………………… 13
BAB III : PERILAKU KEWIRASWASTAAN DAN TANTANGAN
DALAM ERA GLOBALISASI
A. Kewiraswastaan di Indonesia…………………………. 17
B. Perkembangan Kajian Terhadap Perilaku Kewiraswastaan 23
C. Wiraswasta dan Pertumbuhan Masyarakat……………. 25
D. Globalisasi dan Perilaku Kewiraswastaan ……………. 27
E. Dampak Globalisasi Terhadap Pemerintah, Dunia Usaha
dan Kehidupan Masyarakat……………………………. 29
BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………….. 30
B. Saran …………………………………………………… 31
DAFTAR KEPUSTAKAAN…………………………………….. 32
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berbicara mengenai kepemimpinan, berarti kita tidak bisa terlepas dari pada makna “The Management of People”, yaitu bagaimana seseorang mampu menggerakkan orang-orang lain sesuai dengan keinginannya. Didalam suatu organisasi bisnis maupun organisasi public, peran pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah sangat penting dan sentral. Hal ini sejalan dengan restrukturisasi organisasi yang sering dilakukan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kompetisi, adanya perubahan peraturan,adanya tekanan ekonomi individu/manusia dan sebagainya, dengan tujuan agar SDM dapat memberikan kontribusi yang optimal, sehingga visi, misi dan tujuan-tujuan strategis organisasi dapat dicapai oleh SDM yang handal dan berkompetisi. Oleh karena itu, investasi SDM memegang peran kunci terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimasa depan dan investasi SDM berkaitan erat dengan metode-metode serta cara-cara menghadirkan, mengelola dan memotivasi SDM.
Sebagaimana diketahui bahwa didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia tidak bisa melaksanakannya secara sendirian namun selalu melibatkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain atau dengan kata lain selalu memerlukan manusia lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok. Karena tujuan dari pada usaha manusia akan lebih mudah dicapai dengan cara bersama-sama dari pada dilakukan dengan sendiri saja. Oleh karena itu, dilihat dari tujuan usaha manusia, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kegiatan usaha yang bertujuan atau yang berorientasi kepada maksimasi kesejahteraan sosial (Social Welfare Maximize Oriented) dan kegiatan usaha yang bertujuan atau yang berorientasi kepada maksimasi keuntungan (Profit Maximize Oriented). Untuk merealisir usaha baik yang berorientasi kepada maksimasi kesejahteraan sosial dan yang berorientasi kepada maksimasi keuntungan dengan nama “Organisasi“.
Organisasi itu sendiri berdasarkan sifat atau karakteristiknya adalah bersifat dinamis, dalam artian tidak statis dan fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan lingkungannya, dan besaran skala kegiatan usaha organisasi yang bersangkutan, serta perkembangan kemajuan kegiatan usahanya. Mengingat pentingnya pencapaian suatu tujuan dengan membentuk kelompok-kelompok, maka diperlukan adanya model kepemimpinan yang ideal.
Rivai dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi memberikan definisi mengenai “Organisasi” yang pada intinya adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Didalam organisasi perlu adanya manusia, karena manusia adalah pendukung utama setiap organisasi. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Oleh karena setiap manusia mempunyai perbedaan persepsi, kepribadian dan pengalaman hidupnya. Maka pada dasarnya individu sulit untuk dapat bekerja secara sendiri.
Pencapaian tujuan yang dilakukan dalam organisasi memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu. Dengan demikian “Organisasi” adalah suatu bentuk kelompok individu-individu dengan struktur dan tujuan tertentu.
Dalam era globalisasi, ancaman luar negeri akan semakin besar. Pelaku-pelaku bisnis dari negara yang telah maju dengan kemampuan manajemen yang professional, menggunakan teknologi informasi, memiliki modal yang cukup besar dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak memasuki Indonesia. Pelaku bisnis di Indonesia dengan segala kekurangan yang dimikinya harus bersaing dengan perusahaan asing. Indonesia harus dapat bersaing dengan kekuatan yang berbeda, tetapi hal ini tidak dapat dihindari.
Keadaan ini menuntut agar semua pihak pemerintah dengan semua lembaga-lembaganya, dunia usaha dalam segala jenis usahanya, maupun masyarakat dalam segala posisinya ikut berusaha sehingga dapat memanfaatkan situasi kearah kemajuan. Kelebihan yang dimiliki oleh negara lain tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan yang terbaik. Untuk membangun itu diperlukan adanya suatu pemikiran optimis dan positif; banyak hal yang dapat dilakukan tanpa biaya yang besar untuk memenangkan persaingan dengan merebut hati konsumen dengan memberikan pelayanan yang ramah, bersikap jujur, menepati janji dan bertanggung jawab.
Dalam bisnis juga berlaku “Small is Beautiful but Small is Dangerous Too” yang pada dasarnya menyangkut “CARA” atau “The Way to Communicate”. Melakukan perubahan dalam cara ini tidak selalu memerlukan biaya besar tetapi sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan yang besar. Jika mampu merubah sedikit cara kearah yang positif maka dapat diperoleh, sesuatu atau keuntungan tetapi jika merubah kearah yang salah, maka dapat mengalami kerugian. Tantangan lain yang dihadapai oleh pelaku bisnis adalah sikap masyarakat yang masih terlalu mencintai produk luar negeri.
Pemerintah tidak hanya mengatur kegiatan bisnis dan masyarakat, tetapi juga harus secara terus-menerus memperbaiki diri dengan mengkaji apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Negara-negara maju seperti (Inggris, Canada, Australia, Selandia Baru dan Eropa Timur) dalam menghadapi masyarakat dan dunia yang telah berubah, juga mentrasformasi diri menjadi pemerintahan wiraswasta yang merupakan suatu pergeseran yang tidak terhindarkan yang menimpa banyak negara.
Pemerintah harus dapat meninjau kembali APA yang harus dilakukan, BAGAIMANA melakukannya, apa yang dapat dialihkan kepada swasta dan hal-hal apa yang dapat dilakukan secara bersama. Semua ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negaranya. Pemerintah harus membentuk masa depan secara aktif, mengatur pertumbuhan pemerintahan, harus melakukan perubahan, dan mempunyai visi baru mengenai pemerintahan. Dalam pemerintahan demi menghadapi kesulitan, penataan ulang adalah satu-satunya pilihan. Pemerintah dalam menata ulang kegiatannya dapat mempelajari negara-negara yang telah melakukan perubahan-perubahan dalam banyak hal.
Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya, karena itu tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Pemerintah melihat masyarakat sebagai pelanggan. Dalam melayani pelanggan maka pemerintah mendengarkan suara pelanggan dengan berbagai cara, seperti : survey pelanggan, tindak lanjut pelanggan, survey komunitas, kontak pelanggan, laporan kontak pelanggan, dewan pelanggan, kelompok focus, wawancara pelanggan, surat elektronik, pelatihan pelayanan pelanggan, uji pasar, jaminan mutu, inspektur, pejabat penyelidik keluhan, sistem pelacakan pengaduan, kotak dan formulir saran.
Sistem yang berorientasi pada pelanggan ini, memaksa pemberi jasa untuk dapat bertanggung jawab kepada pelanggannya, mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, merangsang lebih banyak inovasi, memberi kesempatan kepada orang untuk dapat memilih diantara berbagai macam pelayanan, pemborosannya lebih sedikit, karena pasokan disesuaikan dengan permintaan, mendorong pelanggan untuk membuat pilihan, dan mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi keadilan (Osborne dan Geabler, 1999 : 191-212).
B. Pokok Pembahasan
Didalam tulisan ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah “Bagaimana mencari sosok pemimpin yang ideal melalui peningkatan perilaku kewiraswastaan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam era globalisasi”.
BAB II
MENCARI SOSOK PEMIMPIN YANG IDEAL
A. Kepemimpinan
Dilihat dari segi sejarah keberadaan pemimpin, masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah keberadaan manusia. Didalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia itu sendiri. Pertanyaannya : apakah orang-orang dalam masyarakat atau dalam suatu unit organisasi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin? Jawabannya : Benar, mereka tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa adanya orang yang memimpin, sehingga keberadaan pemimpin sangat diperlukan, karena beberapa alasan, antara lain; banyak orang memerlukan figur pemimpin, dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompokya, sebagai pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.
Robins, Stephens P. ,dalam bukunya yang berjudul “Organizational Behavior” memberikan definisi “Kepemimpinan” adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan (concoersive) untuk memotivasi orang-orang melalui komunikasi guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, Gibson, James L. , John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. Dalam bukunya yang berjudul “Organizational: Behavior, Structure, Process” memberikan definisi mengenai “Kepemimpinan” adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju kearah pencapaian tujuan.
Dari kedua pengertian tersebut diatas, menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan unsur-unsur :
Penggunaan pengaruh dan semua hubungan merupakan upaya kepemimpinan.
Pentingnya proses komunikasi; kejelasan dan tepatnya komunikasi mempengaruhi prilaku dan prestasi pengikut.
Berfokus kepada pencapaian tujuan individu, kelompok dan organisasi.
Disamping itu, juga terdapat sejumlah perspektif yang memandang bahwa:
Kepemimpinan tidak sama dengan manajemen
Kepemimpinan adalah suatu konsep yang rumit
Sifat-sifat kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan analisis
Keefektifan kepemimpinan terutama bergantung pada kecocokan antara pemimpin, pengikut atau bawahan dan situasi
Kepemimpinan berubah-ubah dalam berbagai lingkungan dan situasi.
Selanjutnya, terdapat empat pendekatan yang membuat pemimpin dapat bekerja secara efektif dan efisien, yaitu :
Berusaha mencari diri kepribadian yang universal sampai suatu derajat yang lebih tinggi yang dimiliki oleh pemimpin dari pada bukan pemimpin.
Mencoba menjelaskan kepemimpinan dalam perilaku seseorang yang terlibat didalamya.
Menggunakan model-model kemungkinan untuk menjelaskan teori-teori kepemimpinan sebelumnya dengan merujuk dan memadukan aneka ragam riset.
Kembali kepada pendekatan yang pertama yaitu ciri tetapi dari sudut pandang perspektif yang berbeda.
Namun demikian, didalam pemahaman sehari-hari sering terjadi tumpang tindih antara pengunaan istilah “Pemimpin” dan “Manager”. Didalam praktek, seseorang yang seharusnya menjalankan fungsi kepemimpinan lebih tampil sebagai seorang manager, namun ada pula seseorang yang memiliki posisi sebagai manager kenyataannya menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin. Pertanyaannya: mana yang lebih baik antara pemimpin dan manager? Apa bedanya antara pemimpin dan manager? Para ahli manajemen memberikan definisi “Manager” adalah seseorang atau individu yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang lain, manajer cenderung memandang kerja sebagai suatu proses yang memungkinkan, mencakup suatu kombinasi dari orang dan gagasan yang berinteraksi untuk menetapkan strategi dan mengambil keputusan, sedangkan “pemimpin” adalah Pekerja dari posisi berisiko tinggi dan memang mereka secara temperamental ingin mencari resiko dan bahaya, teristimewa bila kesempatan dan ganjaran tampak tinggi. Dari uraian tersebut diatas, maka manfaat kepemimpinan dan penerusnya atau penggantinya, antara lain:
Kepemimpinan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan mengatasi perubahan, pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi terhadap masa depan, kemudian mempersekutukan orang dengan mengkomunikasikan untuk mengurangi rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan.
Kepemimpinan yang kuat merupakan hal yang penting dalam mencapai tingkat keefektifan organisasi secara optimal.
Kepemimpinan adalah gaya yang menonjolkan penampilan sebagai pemimpin.
B. ATASAN (PEMIMPIN) YANG SUKSES
William Hendriecks, dalam bukunya berjudul “Coaching, Mentoring and Managing”, menguraikan mengenai sepuluh langkah kunci sukses untuk menjadi seorang atasan atau pemimpin, manager atau pelatih, di dalam membina bawahannya, yaitu sebagai berikut:
SIKAP YANG JELAS
Seorang atasan yang sukses adalah mereka yang mempunyai keyakinan bahwa mereka telah mengkomunikasikan sesuatu ide atau gagasan atau persoalan kepada bawahannya dengan jelas. Atasan jangan mengharapkan bawahannya akan dapat memahami kebijaksanaan yang diambil, jika ia tidak mengkomunikasikan segala sesuatu kebijaksanaannya dengan jelas kepada bawahannya.
BERSIKAP MENDUKUNG
Hal ini berarti bahwa, seorang atasan itu harus senantiasa tegak berdiri di belakang bawahannya. Selalu siap memberikan dukungan/pertolongan yang dibutuhkan oleh bawahannya, apakah bantuan itu berupa advis, informasi, bahan-bahan atau sekedar pengertian, atau dukungan keberanian bagi bawahannya. Yang perlu diperhatikan adalah atatasan sangat penting menunjukkan perhatiannya terhadap sikap mendukung kepada bawahannya. Bawahan sebagai anggota tim kerja harus meyakini bawa mereka merupakan bagian dari tim kerja tersebut, yang senantiasa mengutamakan kebersamaan. Disamping itu, bawahan harus yakin bahwa atasan akan selalu berada dibelakangnya dan siap memberikan dukungan.
MEMBANGUN RASA PERCAYA DIRI
Seorang atasan harus mengusahakan agar bawahan didalam tim kerja meyakini bahwa sebagai atasan harus mempercayai bawahan secara penuh terhadap segala pekerjaan yang dilakukannya. Informasikan kepada bawahan tentang sukses-sukses perusahaan dimasa lampau, kemudian mengingat kembali kunci-kunci sukses tersebut, dan tunjukkan penghargaan terhadap komitmen-komitmen yang ada dibalik kesuksesan tersebut. Tunjukkan bahwa setiap bawahan mengetahui bahwa sebagai atasan merasa yakin bahwa bawahan dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
MEMBANGUN KEBERSAMAAN
Hal ini berarti bahwa atasan membuka peluang agar setiap bawahan mmberikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan untuk keberhasilan bersama. Oleh karena itu, atasan harus memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskan secara merinci mengenai apa yang menjadi tujuan dari tim kerja bersama. Selenggarakan dialog terbuka dengan anggota tim kerja, sehingga mereka dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pendapatnya.
PERSPEKTIF
Yang dimaksud dengan perspektif adalah rasa saling pengertian yang timbul dalam diri seseorang, yang kemudian diungkapkan keluar dari dalam dirinya. Hal ini semacam suatu “Benda” yang berada dalam pikiran seseorang yang menjadi acuan didalam cara memandang atau menilai sesuatu permasalahan yang timbul. Seseorang atasan sering memberikan penilaian pribadi terhadap bawahannya, sebenarnya penilaian tersebut belum tentu tepat dan benar, karena merupakan hal mustahil jika dapat membaca pikiran seseorang dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, untuk memahami bawahan, komunikasikan segala sesuatunya, dan gali serta tanyakan pendapat bawahan terhadap masalah yang dihadapi didalam organisasi tersebut. Seseorang atasan seyogyanya tidak merasa memiliki sesuatu keahlian yang luar biasa, sehingga atasan tersebut mengetahui secara jelas apa yang menjadi perasaan atau pikiran dari para bawahannya.
RESIKO
Hal ini berarti bahwa seorang atasan harus dapat membangun sikap keberanian menghadapi resiko dalam pekerjaannya, yaitu dengan mengabaikan para anggota tim kerja untuk memahami bahwa kesalahan dalam sesuatu tugas atau pekerjaan itu tidak berarti sesuatu “Kejahatan” atau sesuatu dosa yang besar. Seorang bawahan mungkin tidak bersedia melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan, tidak lain mungkin karena mereka takut untuk berbuat suatu kesalahan. Takut berbuat salah, karena dengan kesalahan atau kekeliruan itu sebagai atasan akan kecewa. Oleh karena itu, sebagai atasan harus mengkomunikasikan kepada bawahan, bahwa suatu kesalahan itu bukan suatu terminal terakhir sejauh masih ada keinginan untuk belajar dari kesalahan yang dibuatnya.
SABAR
Hal ini berarti bahwa seorang atasan juga harus memiliki sikap penyabar. Seorang pemimpin atau manager yang sukses adalah mereka yang dapat mengendalikan tingkat emosinya, dan tidak melakukan reaksi-reaksi yang sembarangan dan tidak terkontrol kepada bawahannya.
KETERLIBATAN PRIBADI
Pada kriterian ini, seorang atasan atau pemimpin diminta untuk menyediakan waktu meninggalkan meja tempat kerjanya. Atasan harus mampu berkomunikasi secara pribadi dengan para bawahannya pada saat yang tepat. Dapat memberikan empati kepada bawahannya, memahami latar belakang serta keluarga bawahannya dan juga harus bias menyerap ambisi-ambisi serta karakter sesungguhnya dari para bawahannya. Karena ada kemungkinan terdapat seorang bawahan yang pemalu, seorang bawahan yang cuek angkuh dan lainnya.
CONFIDENTIAL
Seorang atasan atau pemimpin yang sukses adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk menjaga mulutnya untuk tidak berbicara secara sembarangan. Hal ini merupakan suatu disiplin tersendiri yang perlu dijaga, karena setiap atasan atau pemimpin yang merasa memiliki kekuatan sering mengumbar pembicaraan seenaknya tanpa terkendali, sehingga terkadang mereka menyingging privasi atau rahasia bawahan yang diketahuinya. Apabila hal ini terjadi, maka tingkat kepercayaan terhadap atasan atau pemimpinnya akan hilang.
RASA HORMAT
Pada tahapan terakhir, rasa hormat juga harus dimiliki oleh atasan atau pemimpin kepada para bawahannya. Banyak kasus kegagalan yang dialami oleh pemimpin dalam memberikan tanggapan kepada bawahannya, yang berakibat sama dengan kegagalan dalam mencapai tujuan bersama, yang telah ditetapkan dalam tim kerja bersangkutan. Sejauh mana tim kerja tersebut dapat menjalin kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, apabila semua anggota tim kerja merasakan bahwa atasan atau pemimpin tidak dapat menghargai para bawahannya.
C. ARTI PENTINGNYA KEPEMIMPINAN
Kepemimpinan bisa berbeda didalam setiap organisasi, dan didalam aplikasinya sangat dipengaruhi oleh pelaku (atasan/pemimpin), situasi bawahan dan organisasi yang bersangkutan. Selama ini banyak kalangan yang berpendapat bahwa secara konkrit hanya terdapat dua jenis kepemimpinan, yaitu Demokratis dan Otoriter. Model kepemimpinan demokratis mempunyai karakteristik membantu dan mendorong serta berpartispasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui cara-cara :
Mengajak dan mengikutsertakan para anggota kelompok didalam pengambilan keputusan, serta didalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang telah diambil,
Mengurangi peran otoriter, dan berusaha menciptakan hubungan keakraban dengan para bawahan,
Melatih atau mengajar, memberikan motivasi, dan mengembangkan para bawahannya,
Sedangkan model kepemimpinan otoriter, adalah model kepemimpian yang berfokus kepada tipe kepemimpinan absolut, yaitu :
Pemimpin menentukan tujuan-tujuan organisasi, menyusun rencana kerja dan anggaran, standard dan prosedur kerja, dan kebijakan-kebijakan perusahaan,
Pemimpin mengatur, memantau, memutuskan, dan memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sampai pada masalah-masalah detail dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada umumnya pemimpin otoriter mengetahui hal-hal yang harus dikerjakan, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin otoriter menghendaki patuh tanpa syarat.
Perbedaan kepemimpinan antara demokratis dan otoriter, menimbulkan polarisasi persepsi karena pihak yang menganut model kepemimpinan demokratis memandang penganut kepemimpinan otoriter terlalu keras, dan terlalu mendominasi bawahan, sehingga kurang memotivasi pegawai untuk berkreativitas dan bersikap kritis. Sebaiknya, penganut model kepemimpinan otoriter memandang penganut model kepemimpinan demokratis terlalu lunak, sehingga tujuan-tujuan organisasi sulit direalisir.
Sementara itu, terdapat dua pendekatan yang berbeda didalam model kepemimpinan yang mengunakan sifat dasar Manusia sebagai tolak ukur. Kedua pendekatan tu, yaitu dikenal dengan istilah “Teori X” dan “Teori Y”. Didalam teori X, diasumsikan bahwa manusia itu mempunyai sifat-sifat yang negative, antara lain; malas, tidak dapat dipercaya, tidak kreatif, dan tidak bertanggung jawab. Menurut sudut pandang teori ini, manusia akan berkerja keras, apabila dipaksa untuk berbuat demikian. Oleh karena itu, model kepemimpinan yang bersifat mengatur, dan memonitor pelaksanaan kerja secara ketat (Directing) akan lebih efektif untuk diterapkan.
Model teori ini masih cukup kuat bertahan, dan justru masih banyak diterapkan didalam organisasi modern. Sebaliknya, didalam teori Y, disini lebih menekankan kepada prinsip-prinsip, dan nilai-nilai positif mengenai sifat dasar manusia. Manusia dilihat dari sudut pandang teori ini adalah mahluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk bekerja keras, mau menerima tanggung jawab, mempunyai komitmen pada organisasinya. Keberhasilan dari pada model kepemimpinan ini ditentukan oleh bagaimana pemimpin memperlakukan sumber daya manusia, sehingga para karyawan atau pegawai dapat mengembangkan prilaku yang menguntungkan organisasi.
Dengan demikian, sumber daya manusia akan bekerja keras dan menerima tanggung jawab lebih besar, jika lingkungan organisasinya mendukung. Artinya, pegawai atau karyawan mampu memberikan kontribusinya secara optimal, apabila karyawan atau pegawai tersebut diberikan tingkat imbalan yang setimpal. Namun demikian, jika organisasi tidak dapat memberika imbalan yang setimpal, maka pegawai atau karyawan yang bersangkutan akan menunjukkan prilaku yang tidak positif terhada atasan dan pemimpinnya. Karena, karyawan atau pegawai yang bersangkuan merasa dieksploitasi dan kehilangan percaya diri. Sehingga model kepemimpinan yang efektif adalah yang dapat mendukung dan mendorong pegawai. Dalam organisasi modern, tampaknya teori Y semakin menarik dan diminati oleh ara pelaku bisnis, karena pegawai cenderung mendemontrasikan prilaku yang menguntungkan organisasi, apabila kondisi-kondisi yang memotivasi bawahan hadir dalam organisasi.
Memilih model-model kepemimpinan yang ideal dalam organisasi bukan suatu pekerjaan bukan yang mudah, karena tidak sedikit waktu yang harus dikorbankan para eksekutif untuk mengelola dan memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Namun demikian, sering para eksekutif memilih keputusan-keputusan yang kurang bijaksana dalam hal penempatan karyawan atau pegawai, memotivasi pegawai, dan mempromosikan para karyawan atau pegawainya. Atas dasar kenyataan tersebut, maka para eksekutif perlu mimilih model kepemimpinan yang efektif dan komprehensif, sehingga dapat mengakomodasikan tujuan-tujuan organisasi, tuntutan-tuntutan bawahan yang semakin kompleks. Karena, tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebenarnya akan dapat dicapai dengan cara berdaya guna dan berhasil guna, jika pemimpin memanfaatkan model kepemimpinan yang tepat dalam organisasi. Oleh karena itu, para eksekutif perlu memilih model kepemimpinan yang mempunyai kemampuan untuk mengelola, memotivasi bawahan, yang sekaligus dapat mengeliminasi konsekuensi logis negative, yang timbul sebagai manifestasi ketidakpuasan bawahan, seperti; demotivasi, depresi, penyakit stress, kehilangan kompetisi dan komitmen, dan lain-lain.
BAB III
PERILAKU KEWIRASWASTAAN DAN TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI
A. Kewiraswastaan di Indonesia
Di Indonesia sendiri sudah dirasakan pentingnya wiraswasta yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional, walaupun penekanannya lebih diarahkan pada para pengusaha dengan dilandasi pemikiran bahwa bidang pendidikan dipandang sebagai salah satu titik sentral dari usaha pemecahan masalah dibidang ekonomi, karena melalui pendidikan pada hakekatnya watak, kepribadian, tingkah laku dan ciri manusia individu dibentuk. Individu ini pada akhirnya menentukan watak, kepribadian, tingkah laku dan ciri masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar tersebut (9) Sembilan lembaga besar dinegara ini (CSIS, HIPMI, IPWI, KANDINKAPERNAS) bekerja sama menentukan tekadnya dengan menyelenggarakan lokakarya tentang system pendidikan dan pengembangan kewiraswastaan di Indonesia 21-23 Juni 1976. Lokakarya ini membahas pandangan dunia pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha yang mempunyai kesamaan pendapat tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan kewiraswastaan di Indonesia. Lokakarya yang ditunjang banyak kertas kerja lainnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai wiraswasta tentang : pengertian, peran dan cara pengembangannya, melalui pendidikan formal maupun pedidikan informal. Banyak hal yang dapat dipahami dari lokakarya ini yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :
Untuk menumbuhkan perilaku kewiraswastaan dalam diri setiap orang mulai dari anak-anak sampai dewasa dalam berbagai posisi yang dimiliki dapat memanfaatkan lembaga penddikan, pemerintah maupun swasta, lembaga mas-media (TV, Radio, Surat Kabar, Majalah) dan pemanfaatan perusahaan pemerintah maupun swasta untuk kepentingan magang. Pembiayaan pendidikan kewiraswastaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Lokakarya, 1976 : 166-173).
Dalam kenyataan tindak lanjut dari lokakarya ini belum terlaksana sesuai harapan sehingga kini dimana tantangan era globalisasi makin keras sudah waktunya pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat secara aktif dalam posisinya masing-masing untuk menumbuhkan dan meningkatkan sertamenerapkan perilaku kewiraswastaan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Mengenai peranan dari wiraswasta dikatakan bahwa tingkat memajukan suatu bangsa disebabkan adanya paling sedikit sebanyak 2% dari jumlah penduduknya yang berkualitas Top Entrepreneur. Bilamana Indonesia ingin turut mengambil bagian dari persaingan maka sudah sewajarnya Indonesia juga bersiap-siap dengan tenaga-tenaga wiraswasta (Top -Entrepreneur). Sekurangnya dengan angka persentase yang sama, yaitu 2% dari jumlah penduduk. Pendidikan kewiraswastaan menjadi lebih sangat mendesak karena telah memasuki bisnis internasional yang memberikan cukup banyak tantangan baik secara mental maupun secara ekonomi.
Perilaku kewiraswastaan ini dapat dikembangkan dalam masyarakat melalui 2 (Dua) cara sebagai berikut :
1. Pengembangan secara tidak langsung (Inderct)
Bahwa dalam negara ini mana telah mulai atau telah terdapat modernisasi serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat dituntut mengaami berbagai macam perubahan, baik mengenai nilai-nilai maupun sikap dan cara hidup dalam masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk secara tidak langsung (Inderct) manusia-manusia yang berorientasikan pada jiwa wiraswasta.
Ciri-ciri manusia dalam masyarakat yang sedang atau telah mengalami proses modernisasi antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :
Mereka mempunyai kepercayaan pada ilmu pengetahuan dan ekonomi.
Pada mereka terdapat kesediaan menerima ide-ide dan metode-metode baru dan disamping itu mereka siap sedia untuk menyatakan pendapatnya.
Mereka lebih peka pada faktor waktu, sehingga mereka lebih mempunyai minat pada hal-hal yang terjadi sekarang maupun yang akan datang dari pada hal-hal yang telah lalu. Mereka telah menganggap segala hal didunia itu dapat diperhitungkan.
Perubahan-perubahan nilai dan sikap hidup dalam masyarakat tersebut mempunyai pengaruh pada kehidupan politik, hubungan dalam keluarga, sistem pendidikan, stratifikasi sosial dan sebagainya yang kesemuanya ini menimbulkan motif atau keinginan pada warga masyarakat untuk mengadakan perbaikan dalam segala usaha, terististimewa didalam bisnis. Pada tingkat demikian masyarakat sering disebut The Achieving Society, karena dalam masyarakat itu telah terdapat kesadaran untuk senantiasa mengadakan perubahan-perubahan kearah kemajuan. Hal ini tentunya berjalan lamban dan sering kali segala perubahan itu berjalan dengan sendirinya sehingga perubaha sikap itu tidak disadari sebagai mestinya oleh masing-masing individu.
2. Pengembangan secara langsung (Direct)
Bila manusia harus belajar tentang hal-hal yang baru, seperti kebiasaan, motif, nilai, sikap, pandangan, dan sebagainya yang baru, maka hal ini lebih mudah diperolehnya dengan cara yang langsung melalui suatu pendidikan tertentu.
Dalam hubungan ini perlu ditekankan, bahwa motif-motif untuk berusaha pada manusia sudah mulai dibentuk waktu anak-anak. Berhubungan dengan itu pengaruh langsung dari pendidikan orang tua pada anak-anaknya adalah sangat menentukan dalam mengembangkan jiwa kewiraswastaan. Jelas disini bahwa pendidikan formal, informal maupun dari keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk kepribadian (Personality) tiap individu. Maka telah pada tempatnya bila sistem pendidikan pengembangan kewiraswastaan harus diserasikan dan saling melengkapi, sehingga hasilnya dapat menyokong proses pembangunan. Dengan demikian system pendidikan nasional harus dapat mengembangkan pada para siswa sifat kreatifitas serta tanggung jawab, sikap demokratis dengan penuh rasa saling hormat menghormati, kecerdasan tinggi disertai budi pekerti luhur, seperti mencintai bangsa dan sesama manusia.
Dalam merencanakan program pendidikan kewiraswastaan maka tujuan yang akan dicapai adalah menanamkan karekteristik tertentu menjadi ciri seorang wiraswasta.
Tujuh persyaratan dalam wiraswasta, adalah :
Kemauan, keuletan dan ketekunan. Adalah merupakan persyaratan dasar untuk berhasilnya usaha dibidang apapun. Besar kecilnya tingkat kemauan, keuletan dan ketekunan seseorang pada hekekatnya ditentukan oleh nilai-nilai yang diperoleh dari pendidikannya, yang telah dimulai sejak masa kanak-kanak. Jadi hal tersebut merupakan suatu proses yang panjang dan terus menerus.
Kemampuan dan atau keahlian. Harus dapat diusahakan melalui sarana pengajaran dan atau latihan.
Kesempatan. Kesempatan untuk menyalurkan gagasan, kemauan, kemampuan tidak kalah pentingnya. Tanpa adanya kesempatan yang dapat diciptakan sendiri atau diberikan kepadanya maka mungkin dapat menimbukan frustasi yang akan berakibat sangat berbahaya bagi lingkungannya. Pemberian kesempatan yang dimaksud disini berupa penerangan, penyuluhan bimbingan sehingga melalui cara-cara ini sicalon wiraswasta dapat mengadakan pilihan bidang kegiatan dan cara yang tepat untuk menyalurkan kemauan dan kemampuannya.
Keteraturan dan kecepatan kerja serta ketaatan atau disiplin. Merupakan factor pokok lainnya didalam usaha menjadi seorang wiraswasta yang dapat diandalkan. Hanya dengan adanya keteraturan dan kecepatan kerja yang tinggi maka efisiensi dan produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Hal ini berarti perlunya suatu system pengelolaan yang baik dan konsisten.
Keberanian mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Keberanian disini hendaknya tidak diartikan sebagai kenekatan atau petualangan, tetapi hendaknya diartikan sebagai semangat pioneer atau kepeloporan berdasarkan perhitungan yang seksama, keberanian untuk membuka horizon-horizon dibidang usaha dan pengambilan keputusan. Ketidakpastian merupakan suatu resiko yang sepenuhnya menjadi tanggungan pribadi dan oleh karenya membutuhkan perhitungan dan pengamatan yang seksama sebelumnya, misalnya dalam menghadapi konjucntur/fluktuasi perekonomian, politik, bencana alam dan sebagainya.
Kesadaran sosial dan kemerdekaan. Kesadaran sosial dan kemerdekaan yang dimaksudkan bahwa sebagai manusia yang merupakan makhluk social tidak dapat hidup sendiri, tetapi senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya.
Kapital atau keuangan atau modal. Untuk menjadi wiraswasta diperlukan capital atau modal (keuangan) yang didapatkan dari miliknya sendiri ataupun dari kredit. Dalam mencari keuntungan hendaknya melalui jalan yang wajar dan halal dan bahkan ada kalanya untuk menjaga kelanggengan usahanya harus bersedia menghadapi kerugian.
Ciri-ciri seorang wiraswasta :
Mempunyai keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan usahanya untuk mengejar profit yang merupakan imbalandari karyanya.
Mempunyai daya kreasi, imajinasi, dan kemampuan yang sangat tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Mempunyai semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.
Selalu mengutamakan efisiensi dan penghematan-penghematan biaya operasi perusahaan.
Mempunyai kemampuan untuk menarik bawahan atau partner usaha yang mempunyai kemampuan tinggi.
Mempunyai cara analisa yang tepat, sistematis dan metodologis.
Tidak konsumtif, selalu menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh baik untuk memperluas usaha yang telah ada atau menanamkannya pada usaha-usaha yang baru.
Mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menilai kesempatan yang ada, dalam membawa teknik-teknik baru, dan dalam mengorganisasi usaha-usahanya secara tepat guna dan efisien (Iskandar, 1976 : 125)
Dalam era persaingan bangsa-bangsa berusaha keras untuk tidak saja mempertahankan pasar yang telah dikuasai, tetapi juga berusaha merebut pasar-pasar lain dan berusaha keras menciptakan pasaran-pasaran baru. Akibat persaingan pada tingkat nasional, maka pemerintah mengadakan tindakan-tindakan pengaturan dan penertiban persaingan guna mencegah ekses-ekses persaingan yang dapat menimbulkan ketegangan social, sedangkan dalam menghadapi persaingan pada tingkat internasional semua bangsa berusaha untuk terus menerus memperkuat ketahanan ekonomi bangsanya masing-masing.
Sejarah telah membuktikan bahwa persaingan-persaingan itu dapat menjurus kearah persaingan bersenjata yang menimbulkan berbagai peperangan. Semula persaingan-persaingan menjadi semakin tajam dengan persenjataan lunak seperti keahlian berorganisasi, kemahiran meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Semula terdorong oleh hasrat mengejar keuntungan dan kemudian lebih mengutamakan terpeliharnya kesempatan kerja penuh dan kini dunia lebih mengutamakan terpeliharanya pertumbuhan usaha. Salah satu factor penting untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan globalisasi dan memelihara pertumbuhan usaha dengan meningkatkan perilaku kewiraswastaan bagi seluruh komponen bangsa.
B. Perkembangan kajian terhadap perilaku kewiraswastaan
Kajian terhadap perilaku kewiraswastaan baik diluar negeri maupun didalam negeri belum mendapat tempat yang semestinya. Program-program pendidikan kewiraswastaan dan penelitian-penelitian telah mulai dilakukan semenjak tahun 1970-an, pada tahun 1981 mulai diadakan konferensi dan symposium yang lebih teratur dan perkembangan yang pesat dimulai pada tahun 1990-an. Lembaga pendidikan tinggi dengan pusat-pusat kajiannya melakukan banyak penelitian untuk melihat kebenaran-kebenaran dari mitos yang tumbuh dalam masyarakat pada saat persaingan antar negara semakin tajam. Penelitian-penelitian, konferensi dan simposium banyak dilakukan untuk membuktikan mitos-mitos kewiraswastaan yang ada dalam masyarakat, menemukan karakteristik dan peran entrepreneur dalam menghadapi tantangan-tantangan bisnis.
Hornaday (1982) mempelajari berbagai hasil penelitian memberikan 42 karakteristik dari entrepreneur. Stephenson dan Gumpert (1985) menujukkan imajination, fleksibility&willingness to accept risks sebagai karakteristik dari entrepreneur. John Kao (1991) melakukan penelitian dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, pengamatan langsung para entrepreneur dan dari ceramah-ceramah yang diberikan oleh para praktisi entrepreneur memberikan karakteristik yang umum ditemukan pada wiraswasta. Karakteristik tersebut termasuk dalam 17 karakteristik wiraswasta yang paling sering dikutip sebagai berikut :
Commitment, determination and perseverance, Drive to achieve, Oppurtunity orientation, Initiative and Responsibility, Persistent problem solving, Seeking feedback, Internal locus of control, Tolerance for ambiguinity, Calculated risk taking, Integrity and reliability Tolerance for failure, High energy level, Creativity and innovativeness, Vision, Self confidence and optimism, Independence and Team building.
Soo Ji Min (1999) memberikan karakteristik entrepreneur abad ke-21: The Top Ten Characteristics Today’s Entrepreneurs Share sebagai berikut : Recognize and take advantage of opportunities, Resourceful, Creative, Visionary, Independent thinker, Hard worker, Optimistic, Innovator, Risk taker and leader (Kuratko and Hotgetts, 2001: 95-104).
Karakteristik ini dapat diperbanyak, tetapi yang penting bagaiman harus memulai untuk menilai karakteristik mana yang telah dimiliki dan menunjukkan dalam perilaku serta apa yang harus ditumbuhkan melalui usaha sendiri maupun melalui pendidikan formal dan informal.
C. Wiraswasta dan Pertumbuhan Masyarakat
Dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat menunjukkan bahwa faktor manusia sebagai faktor yang paling menonjol disamping modal dan organisasi usahawan. Pertumbuhan ekonomi dunia tidak hanya membuat timbulnya interaksi ekonomi yang semakin intensif diantara ekonomi nasional, tetapi juga mengakibatkan interdependensi yang semakin erat diantara negara-negara bangsa (nation state). Keadaan seperti ini berarti pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Maka demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional semua pihak harus turut serta secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dunia tersebut. Partisipasi ini tidak akan memberikan manfaat yang sebanding bila pelaku ekonomi tidak sekuat dan seterampil pelaku-pelaku asing yang merupakan “counterpart mereka” maka sangat diperlukan wiraswasta yang unggul dan berwatak sebagai salah satu perisai untuk menjaga ketahanan ekonomi yang pada gilirannya penting bagi ketahanan nasional.
Pemecahan masalah nasional tersebut memerlukan kesungguhan pemikiran dan penggarapan yang seksama dan tekun, baik oleh pemerintah maupun swasta. Dalam rangka pemecahan masalah nasional ini dirasakan adanya kebutuhan nasional untuk meningkatkan pendidikan dan pengembangan kewiraswastaan Indonesia sebagai usaha pemenuhan prasyarat pembangunan ekonomi yang pesat serta tuntutan ketahanan ekonomi masyarakat demi pengukuhan ketahanan nasional (Lokakarya, 1976, : 166-167).
Perilaku kewiraswastaan harus ditumbuhkan dalam semua kelompok umur, dalam keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi-organisasi social, bisnis maupun pemerintah, dalam berbagai pekerjaan yang berbeda-beda sehingga perilaku kewiraswastaan itu juga ditumbuhkan melalui pendidikan seumur hidup (long life education). Sosialisasi berlangsung terus dalam semua kelompok usia dalam berbagai ragam pekerjaan.
Dalam hal ini pemerintah berkewajiban mengatur segala sesuatunya dalam masyarakat, memberi pelayanan bagi setiap warga yang berurusan dengan berbagai kegiatan pemerintahan. Pemerintah juga harus bekerja sebagai seorang wiraswasta. Dalam setiap pekerjaan (bukan hanya pengusaha saja) perilaku kewiraswastaan membawa pada kemajuan dan kebahagiaan. Semua warga masyarakat harus sadar damapak globalisasi yang berkesinambungan, persaingan yang super kerasakan terus meningkat sehingga rasa cinta Negara dan bangsa harus ditumbuhkan.
Hal ini penting karena yang diuntungkan globalisasi adalah konsumen yang mempunyai peluang memilih berbagai macam produk dengan harga yang lebih murah. Apabila kesadaran tidak ditumbuhkan maka warga masyarakat tidak akan berpikir untuk kepentingan nasional tetapi justru merasa bangga karena memakai produk luar negeri. Dalam melakukan semua kegiatan mereka harus melakukan apa yang terbaik. Semua pihak tidak cukup berpikir tentang apa yang harus dikerjakan tetapi yang lebih penting adalah menanyakan bagaimana harus mengerjakannya, supaya setiap pencapaian sesuatu harus dengan hasil terbaik dan biaya minimal. Kesadaran, rasa tanggung jawab dan keinginan untuk berprestasi dari seluruh komponen bangsa dapat mengurangi tantangan-tantangan era globaslisasi.
D. Globalisasi dan Perilaku Kewiraswastaan
Era globalisasi memberi dampak bagi semua negara baik negara maju maupun Negara berkembang. Dampak yang paling utama sangat terasa berupa persaingan yang keras bahkan dikatakan juga persaingan yang super keras. Globalisasi mempengarui segala segi kehidupan masyarakat apalagi pada saat krisis ekonomi meninpa seluruh bagian muka bumi ini.
Globalisasi yang semula diduga akan dapat meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat junstru mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan karena masing-masing negara berusaha melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan. Masyarakat bahkan mempertanyakan apakah globalisasi dapat dipertahankan jika dirasakan banyak dampak negatifnya.
Negara maju seperti Amerika dan Eropa sendiri merasakan akibat keterbukaan dan persaingan yang keras, mengalami tingkat penganguran yang tinggi. Timbul kelompok yang pro dan kontra, tetapi hal ini tidak diketahui kapan akan berakhir. Apapun keputusan yang diambil, yang jelas timbulnya situasi baru dalam ekonomi dunia melakukan apa yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa persaingan ini akan semakin tajam sehingga baik pemerintah maupun swasta, dan juga masyarakat dituntut untuk mengatasi segala dampak yang menjadi tantangan dalam era globalisasi.
Berbagai hal dapat dilakukan, tetapi disini dilihat dari aspek sumber daya manusia; khususnya dari segi perilaku kewiraswastaan yang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu negara untuk meningkatkan kemakmurannya. Perilaku kewiraswastaan merupakan perilaku tertentu yang disebabkan karena adanya virus mental yang dimiliki setiap orang yang disebut dengan n.ach; yang terdiri dari “Need for Achievement”, “Need for Power” dan “Need for Afilation”; yang akan mengarahkan perilaku seseorang kearah tujuan tertentu. Perilaku kewiraswastaan merupakan perilaku unggul dengan karakteristik tertentu yang dapat diajarkan dan ditumbuhkan dalam diri setiap orang sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hal ini tantangan-tantangan era globalisasi.
Penduduk Indonesia dalam jumlah besar dan dalam berbagai posisi yang dimiliki, dapat dipandang sebagai modal pembangunan bila semua dapat berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan-tantagan yang timbul dalam era globalisasi mengharuskan seluruh komponen bangsa merenungkan, menilai, merubah, dan menyempurnakan perilakunya kerah yang lebih positif, sehingga dampak negatif dari era globalisasi dapat ditekan seminimal mungkin.
Kata kunci yang dominan dalam era globalisasi adalah persaingan, persaingan keras atau persaingan yang super keras. Biasanya mendengar kata persaingan akan membawa kepada segi negative. Jarang sekali melihat segi positif dari persaingan yang memberi dampak positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Keuntungan dari persaingan atau kompetisi adalah :
Keuntungan yang paling nyata dari kompetisi adalah efisiensi yang lebih besar; mendatangkan lebih banyak uang.
Kompetisi memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan pelanggannya.
Kompetisi menghargai inovasi.
Kompetisi membangkitkan harga diri dan semangat juang (Osborne dan Gaebler, 1999 : 94-98)
Persaingan adalah sesuatu yang inherent dengan kehidupan, sehingga harus dipelajari dan diresponi dengan baik dengan menggunakan resources yang dimiliki. Semua potensi yang ada harus dapat digunakan semaksimal mungkin dengan mengolahnya sebagai proyek. Kegiatan dilakukan dengan cara tertentu agar dicapai hasil yang maksimal, penggalian unsur-unsur budaya yang positif, mengembangkan dan melaksanakan; menanamkan sifat-sifat mental yang positif dan membuang debu-debu mental yang negatif yang menghambat dan merugikan diri sendiri.
E. Dampak Globalisasi terhadap Pemerintah, Dunia Usaha dan Kehidupan Masyarakat
Globalisasi memberi dampak terhadap pemerintah, dunia usaha dan kehidupan masyarakat. Ketiga hal ini tidak dapat terpisahkan secara tegas, karena ketiga unsur tersebut saling berhubungan. Masalah bisnis akan lebih banyak diuraikan karena pengaruh langsung dari globalisasi adalah pada dunia bisnis, yang pada gilirannya mempengaruhi semua pihak; pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah yang memiliki peran tertentu guna menuju kehidupan yang lebih baik.
Unsur terpenting dalam suatu masyarakat adalah persaingan ekonomi yang jika tidak terkendalikan bisa menjurus pada persaingan militer bahkan peperangan. Sehubungan dengan persaingan ini, Sumahamijaya mengatakan :
“Karena semua bangsa berusaha keras untuk memperkecil impor dan memperbesar ekspor, maka terjadilah persaingan pada tingkat nasional dan International. Bangsa-bangsa berusaha keras untuk tidak saja mempertahankan pasar yang telah dikuasai, tetapi juga berusaha merebut pasar lain dan berusaha keras menciptakan pasar-pasar baru. Akibat persaingan pada tingkat nasional maka pemerintah mengadakan tindakan-tindakan pengaturan dan penertiban persaingan guna mencegah ekses-ekses persaingan yang dapat menimbulkan ketegangan social. Dalam menghadapi persaingan pada tingkat Internasional semua bangsa berusaha untuk terus menerus memperkuat ketahanan ekonomi bangsanya masing-masing. Sejarah telah membuktikan bahwa persaingan-persaingan itu dapat menjurus kearah persaingan bersenjata yang menimbulkan berbagai peperangan. Mula-mula persaingan menjadi semakin tajam dengan persenjataan lunak seperti keahlian berorganisasi, kemahiran meningkatkan produktivitas dan peningkatan efisiensi. Mula-mula terdorong oleh hasrat mengejar keuntungan kemudian lebih mengutamakan terpeliharanya pertumbuhan usaha. Akibat keharusan untuk mampu bersaing yang semakin memuncak, maka bangsa-bangsa sangat memperhatikan dan berusaha keras meningkatkan kewaspadaan ketahanan ekonomi bangsanya, karena kebocoran-kebocoran dalam ketahanan ekonomi suatu bangsa akan berakibat pengangguran yang dapat menimbulkan ketegangan sosial” (1976 : 20-21).
Dalam era globalisasi peranan pemerintah menjadi lebih penting dalam pembinaan, bukan lagi membuat aturan-aturan yang bersifat proteksi, karena dalam banyak hal Indonesia telah masuk kedalam berbagai perjanjian Internasional. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur dan menertibkan persaingan dalam negeri dengan mengeluarkan berbagai peraturan agar terjadi berbagai persaingan, tercipta iklim yang kondusif, serta melakukan berbagai pembinaan dan bantuan untuk perkembangan dunia usaha yang tidak bertentangan dengan perjanjian internasional.
Banyak aturan-aturan yang ditetapkan dengan adanya era globalisasi yang dipandang sebagai peluang, tetapi banyak juga merupakan ancaman. Peluang dan ancaman ini tidak hanya berlaku bagi negara berkembang tetapi juga bagi Negara maju. Amerika Serikat misalnya, yang mengalami zaman keemasan antara 1945-1960 karena tidak menghadapi persaingan dalam bisnisnya, 1960-1980 telah mulai bersaing dengan negara-negara Eropa dan Jepang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masuk dalam persaingan. Amerika mulai sadar akan posisinya setelah barang-barang luar negeri membanjiri negaranya dengan harga yang murah sehingga industrinya tidak dapat bersaing, atau mengalami kemunduran sehingga terjadi pengangguran. Perusahaan Amerika mulai memperhatikan teknik dan gaya Jepang dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan munculnya Teori Z dari William Ouchi yng antara lain membandingkan gaya Amerika dan Jepang. Tahun 1990-an Amerika mulai berjuang untuk meningkatkan kemajuan industrinya dengan membentuk berbagai perjanjian internasional yang pada dasarnya menghilangkan hambatan-hambatan bisnis antar negara sehingga semua negara memiliki akses untuk melakukan bisnisnya secara internasional (Grriffin and Pustay, 1999 : 21-24).
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sosok kepemimpinan yang ideal pada akhirnya bermuara dari tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalam suatu organisasi yang bersangkutan. Keberadaan seorang pemimpin tidak terlepas dari tersedianya potensi SDM yang telah direkrut dan teruji kontribusinya terhadap pencapaian tujuan akhir organisasi bersangkutan. Oleh karena itu pengelolaan SDM semakin memainkan peranan yang sangat penting didalam organisasi, agar proses pencapaian tujuan akhir organisasi dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Era globalisasi memberi dampak bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dampak yang paling utama sangat terasa berupa persaingan yang keras bahkan juga dikatakan sebagai persaingan yang super keras. Globalisasi mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat terutama pada saat krisis ekonomi melanda sehingga dapat dirasakan oleh semua pihak didunia.
B. SARAN
Bagi organisasi yang menginginkan sosok pemimpin yang ideal seharusnya melakukan perbaikan mutu terhadap peningkatan sumber daya manusianya.
Dalam memasuki perubahan zaman yang terus menghendaki perubahan diperlukan pemimpin-pemimpin yang kuat yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola organisasinya sehingga mampu menghadapi perubahan yang terjadi baik sekarang maupun yang akan datang.
Perilaku kewiraswastaan sebaiknya terus ditingkatkan sehingga akan menciptakan pemimpin-pmimpin yang berkualitas, yang mengusai sektor privat dan swasta. Dengan demikian tantangan dalam era globalisasi dapat ditangani dan disikapi dengan bijaksana.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
David Keith, Phd and John W. Newstrom, Phd. Human Behavior at Work: Organizational Behavior, Seventh Edition, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 1995
Gibson, James L, John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr. Organizations Behavior, Structure and Processes, 7th ed, Irwin, Boston, 1991
Griffin, Ricky. W dan Michael W. Pustay, International Business, A Managerial Perspective, Second Edition, Addison Wesley Longman, Inc, Amsterdam, 1999
Herusubeno, Masalah Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia, dalam Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia, Jakarta, 1976
Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol, edisi Indonesia, Salemba Empat Prentice Hall, Jakarta, 1995
Kuratko, Donald and Richard M. Hotgetts, Entrepreneurship, A Contemporary Approach, Fifth Edition, Hartcout College Publisher, Sydney, 2001
Osborne, David and Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha kedalam Sektor Public, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta 1999
Robbins, P. Stephen, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001
Sitepu, Masliana Bangun, Bisnis dan Informasi daam Jurnal Administrasi Terapan, Program DIII Bidang Ilmu Administrasi FISIP UI, Vol.II, November 2002-Februari 2003
Sumahamijaya, Suparman, Prakarta Ketua Panitia Lokakarya dalam Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewirswastaan di Indonesia, Jakarta,1976
Sumahamijaya, Suparman, Pendidikan Wiraswasta untuk Memotivasikan Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan Dalam Wiraswasta, Orientasi, Konsepsi dan Ikrar oleh Taufik Rasyid (Editor), Wiraswasta Bandung, 1981
Veithzal Rivai Prof Dr, MBA, Kepemimpinan dan Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Selasa, 06 Mei 2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000, tentang pedoman umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP) menyebutkan “pengertian pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta diwilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah”. Oleh karena itu hakekat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota.
Tulisan ini mencoba memaparkan mengenai pembangunan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tetap mengacu pada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan dengan hati terbuka menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun bagi penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
Banda Aceh, Oktober 2007
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………….. i
Daftar Isi………………………………………………………… ii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang………………………………………………… 1
B. Pokok Pembahasan……………………………………………. 5
Bab II Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dalam Memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
A. Kebijakan Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Negara….. 6
B. Pembangunan Perkotaan……………………………………… 8
C. Pembangunan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat…. 13
Bab III Penutup
A. Kesimpulan…………………………………………………… 22
B. Saran………………………………………………………….. 23
Daftar Kepustakaan………………………………………………. 24
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai upaya untuk meningatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dilakukan tentunya lebih mengarah kepada masyarakat sebagai sasaran dan pelaku pembangunan itu sendiri. Paradigma ini dilakukan dalam upaya mendukung arah pembangunan nasional. Hal ini telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yaitu : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pembangunan yang dilaksanakan didaerah dalam suatu kota adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan didaerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah yang dilaksanakan pada tingkat kota dan kabupaten mempunyai implikasi kepada daerah untuk dapat mengelola kegiatan pembangunannya berdasarkan potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia daerahnya.
Bagi pemerintah daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi darah, menuntut daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi warganya. Begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan terhadap fasilitas perkotaan. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan terhadap warganya ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan terhadap sarana dan prasarana perkotaan baik itu pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya. Selain itu, pembangunan non fisik mencakup pembangunan yang berkaitan dengan masalah sistem kepranataan sosial, sistem kelembagaan dan administrasi, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan, baik itu memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan makin besarnya peranan pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warganya ( Wahidin, 2002 : 20 ).
Sebagai perwujudan wawasan nusantara, pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan.
Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral. Dengan adanya perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif, maka akan menuju tercapainya masyarakat mandiri, dan kemandirian daerah itu sendiri yang merata diseluruh tanah air ( Kartasasmita, 1996 : 336). Kemudian menurutnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah ini, yakni :
Pertama : adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang lebih besar untuk membangun prasarana dan sarana yang akan lebih mudah membuka dan menyeimbangkan kesempatan berkembangnya secara lebih cepat kondisi ekonomi dan sosial diwilayah-wilayah terbelakang itu.
Kedua : adalah keterbatasan sumber daya manusia diwilayah terbelakang yang antara lain menyebabkan keterbelakangan itu sendiri.
Ketiga : bahwa dalam ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip pasar, apalagi dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi dan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi, persaingan menjadi sesuatu yang penting hanya bagaimana meraih kesempatan untuk hal itu.
Keempat : yang berkaitan dengan ketiga hal sebelumnya adalah bagaimana meraih investor swasta.
Dan masih menurut Kartasasmita, ada beberapa segi untuk melihat pembangunan daerah, yaitu :
Segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan didaerah sesuai dengan potensi dan kondisinya.
Pembangunan wilayah sebagai salah satu segi meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut sehingga menjadi bentuk pembangunan yang terpadu dan saling mengisi.
Dari segi pemerintahan, diupayakan agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik pula. Oleh karena itu pembangunan daerah merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka mengukuhkan pelaksanaan otonomi daerah.
Pembangunan daerah sangat bergantung kepada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri sehingga banyak disoroti kepada peran pemerintah secara umum dan pemerintah daerah secara khususnya. Beberapa hal menurut (Giddens, 1995 : 54) tentang keberadaan pemerintah daerah yaitu untuk :
Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam.
2. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang sailng bersaing.
3. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana debat bebas mengenai isu-isu tentang kebijakan terus dilakukan.
4. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
5. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.
6. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
7. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.
8. Menopang sistem hukum yang efektif.
9. Memainkan peran ekonomi secara langsung sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi termasuk penyediaan infrastruktur.
10. Membudayakan masyarakat dalam arti pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas tetapi juga dapat membantu membentuk nilai dan norma tersebut dalam sistem pendidikan dan sistem lainnya.
11. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran-sasaran global.
Oleh (Arsyad, 1999 : 120-121) ada empat peran pemerintah daerah dalam pembangunan, yaitu :
1. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha pelayanan kebutuhan publik dengan mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD) dan aset-aset daerah harus dapat dikelola dengan baik.
2. Koordinator
Koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya dengan melibatkan lembaga pemerintah daerah lainnya serta komponen masyarakatnya.
3. Fasilitator
Adalah bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan daerahnya melalui pembangunan perbaikan lingkungan perilaku atau budaya masyarakat daerah sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara keduanya.
4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus untuk mempengaruhi investor swasta masuk kedaerahnya.
Dalam pembangunan daerah yang semakin kompleks ini khususnya pembangunan daerah kota dimana kota memiliki berbagai macam aspek dan implikasi yang lebih rumit dibandingkan wilayah kabupaten/desa. Seperti definisi kota menurut (Hofmeister dalam Ndraha, 1982 : 78), yaitu :
“ Kota adalah suatu pemusatan spatial tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya pada sektor ekonomi sekunder dan tertier dengan pembagian kerja kedalam dan arus lalu lintas yang beraneka antara bagian-bagiannya dan pusatnya yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasanya bagi wilayah yang jauh letaknya”.
Oleh karena hal itu, masyarakat perlu diberi rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini mengingat bahwa pembangunan adalah upaya terus menerus atau berkesinambungan dalam mencapai tujuan perbaikan taraf kehidupan, sehingga sebagai sesuatu hal yang bersifat menyeluruh dan kompleks, tidak mungkin hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi seluruh masyarakat perlu untuk dilibatkan dan diberikan kesadaran serta peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga partisipasi tersebut nantinya dapat berkembang secara aktif dab dinamis (Dwidjosusastro, 2002 : 12).
B. Pokok Pembahasan
Selanjutnya yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana kebijakan pembangunan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat”.
BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pembangunan yang dilakukan didaerah harus tetap mengacu pada tercapainya tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
A. Kebijakan Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Negara
Didalam administrasi negara pembahasan mengenai kebijakan sering dikaitkan dengan istilah public policy. Bidang kajian ini penting dalam administrasi negara, karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan. Selain itu dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini.
Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara, jika diangkat keatas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah. Masalah-masalah tersebut kadangkala pelik dan fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula. Masalah-masalah itu hidup, seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam suatu masyarakat negara, lambat laun, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi negara. Karena itu administrasi negara mempunyai kepentingan terhadap pemecahan masalah-masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut untuk sementara dapat digunakan sebagai gambaran pengertian Public Policy.
Didalam ilmu administrasi negara studi mengenai kebijaksanaan ini menjadi sangat popular, akan tetapi sebagaimana halnya barang baru bidang kajian ini sebagian besar masih deskriptif, dan masih sangat sulit membangunnya. Setapak demi setapak para peneliti memulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Herbert A. Simon bahwa studi tentang policy ini adalah meminjam dari semua ilmu-ilmu sosial dan analisis tentang policy ini dipandang sebagai bidang studi yang bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial.
Tindakan-tindakan akademis tentang public policy ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor institusional, instansi-instansi pemerintah, departemen-departemen dan instansi-instansi lainnya telah banyak melibatkan kedalam pemikiran-pemikiran public policy ini. Organisasi-organisasi pemerintah ini lebih banyak memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan. Organisasi-organisasi tersebut lebih banyak memikirkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan pemikiran politik lainnya seperti perang. Dalam hal ini dibutuhkan ahli-ahli analisis kebijaksanaan yang mampu mengevaluasi program-program yang ada, merencanakan program-program alternatif dan berfikir kreatif mengenai cara pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah sosial dan masyarakat pada umumnya.
B. Pembangunan Perkotaan
Pembangunan atau development, menurut Spacy dan rekan-rekannya pada United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam (Gie, 1999 : 32 ) menyatakan bahwa kata pembangunan bila digunakan secara sendiri bermakna kemajuan sosial dan ekenomi suatu komunitas. Proses pembangunan meliputi lima pertumbuhan yang berlainan yaitu :
Pertumbuhan ekstensif, inilah pertumbuhan sederhana yang terjadi dengan menambahkan lahan-lahan pertanian atau bengkel-bengkel kerja baru yang berjenis sama dengan yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah organisasi atau perlengkapannya.
Penghimpunan modal tetap tanpa perubahan teknologi.
Peningkatan terhadap struktur dan organisasi produksi.
Alih teknologi secara horizontal.
Pembaharuan teknologi asli dan penyebarannya dalam perekonomian nasional.
Jika melihat pembangunan menurut Sadik dalam (Gie, 1999 : 33) bahwa dalam proses pembangunan pusat perhatian semula nyaris terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang telah diredefinisikan sehingga kini penekanan berada pada pertumbuhan dengan keadilan dan pemenuhan terhadap :
Penyediaan layanan-layanan sosial yang penting
Peningkatan pemasukan dalam pendidikan
Memperluas peluang-peluang kerja
Mengurangi perbedaan-perbedaan dalam pendapatan (Gie, 1999 : 33)
Pembangunan adalah suatu proses yang terencana dalam mencapai perubahan secara teratur dan terarah untuk berkembang secara dinamis menuju kearah yang lebih baik dan modernitas diberbagai bidang. Menurut (Siagian, 1983 : 2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Dalam kaitan dengan definisi diatas, yaitu pembangunan sebagai nation building, maka pada (Mikkelsen,1995 :23) pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dimana terdapat hubungan untuk keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan dalam kerangka pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya masyarakat bangsa untuk melakukan perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu (Bintoro&Mustapadidjaja, 1996 : 4) masih menurut Bintoro&Mustapadidjaja bahwa, dalam proses pembangunan tersebut terdapat 5 dimensi yaitu :
Kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikasi pertumbuhan tetap penting karena lebih mudah untuk dihitung (quantifiable).
Dimensi transformasi sosial dan masyarakat tradisional kearah masyarakat yang maju dan modern.
Pembangunan bangsa (nation building concept).
Menempatkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan.
Manusia sebagai pusat proses pembangunan.
Manurut Kuncoro, pembangunan dapat dilihat sebagai proses multi dimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku dan kelembagaan. Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di daerah yang optimal, pembangunan daerah membutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat daerah sehingga korelasi dan relevansi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah dalam kegiatan pembangunannya (Kuncoro, 2004 : 14).
Pada hakikatnya usaha pembangunan merupakan suatu proses yang panjang semenjak dimulainya dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam pembangunan masyarakat adalah objek sekaligus menjadi subjek dan sasaran dan pada saat yang sama juga merupakan unsur yang sangat dominan dalam peran sertanya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan yang dilaksanakan.
Banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah termasuk kewenangan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan, menuntut pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Di sisi lain, sumber daya alam yang akan habis suatu saat nanti membutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara optimal. Dalam kaitan tersebut sangat dirasakan pentingnya otonomi daerah yang telah dilaksanakan ini yaitu dapat memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan didaerah, seperti halnya menurut Syafrudin bahwa :
Pemerintah daerah lebih mengetahui mengenai keadaan daerahnya dari pada pemerintah pusat.
Permasalahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah yang muncul dapat lebih cepat diatasi karena pengetahuannya dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Jumlah masalah relatif lebih kecil dari pada yang dihadapi oleh pemerintah pusat (Syamsi, 1986 : 24-25).
Sady menyatakan bahwa tujuan desentralisasi kepada daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia adalah bertujuan untuk :
Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal.
Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka sendiri.
Penyusunan program-program untuk perbaikan social ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.
Melatih masyarakat untuk bisa mengatur urusannya sendiri.
Pembinaan kesatuan nasional (Tjokroamidjojo, 1996 : 4).
Namun sejauh dari berbagai konsep yang disampaikan diatas, bumi dan manusia sebagai wujud dari area pembangunan itu sendiri mengalami nasib yang sangat memprihatinkan dari segala apa yang dinamakan pembangunan. Pada laporan PBB tentang perencanaan dan kebijakan sosial pada tahun 1969 dalam International Social Development Review seperti yang dikutip oleh Gustavo Estefa menyebutkan bahwa “fakta dalam pembangunan mengabaikan atau dalam beberapa hal bahkan menciptakan daerah-daerah miskin, kemandegan (staqnasi), keterpinggiran (marginality) dan pengucilan nyata (exclusion) dari kemajuan sosial dan ekonomi sangat jelas dan mendesak untuk diabaikan” ( Mushendra, 2002 : 26).
Korten dalam bukunya “Munuju Abad 21” lebih jauh memojokkan kondisi dunia sebagai akibat pembangunan selama dasawarsa terakhir ini. Masalah-masalah yang ditimbulkan adalah pada tiga hal yaitu, kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup dan tindak kekerasan komunal. Krisis pada tiga hal ini muncul pada tahun 1980-an (Korten, 2000 : 1).
Konsep pembangunan kota sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya. Dalam hal ini kota hanya sebagai sasaran dari pembangunan. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan, modernisasi dan pertumbuhan (Bryant&White, 1987 : 3). Tetapi sebenarnya pembangunan memiliki arti yang lebih dari sekedar kata-kata itu. Pengertian pembangunan harus dapat dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Tjokromidjojo, 1989 : 45).
Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, sehingga tidak hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah saja. Pembangunan tergantung dari suatu “innerwill”, proses emansipasi diri dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan ( Tjokromidjojo, 1989: 1). Selain itu definisi pembangunan yang diungkapkan oleh Michael P. Todaro merupakan “Suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang telah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut” (Todaro dalam Aminuddin dan Mursyid, 1983 : 124-125).
Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat melalui berbagai sektor pembangunan. Pada dasarnya kawasan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya secara alamiah atau dikembangkan melalui proses pertumbuhan yang direncanakan, diarahkan dan dikendalikan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Perkotaan. Pembangunan perkotaan pada hakekatnya mencakup pembangunan fisik, sosial,ekonomi dan budaya. Pembangunan fisik kota dilakukan melalui upaya perencanaan dan pencanangan fisik perkotaan yang dituangkan dalam “Rencana Penataan Ruang Kota”, pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya, baik lingkungan fisik alamiah maupun lingkungan binaan. Upaya pembangunan non fisik mencakup pembangunan yang berkaitan dengan masalah sistem kepranataan sosial, sistem kelembagaan dan administrasi, mobilisasi pendanaan dan pengembangan sumber daya manusia (Dit, BTPP, Ditjen Cipta Karya, 1996 : 8-9).
Kota sendiri mempunyai dua pengertian. Kota secara fungsional berarti lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai cirri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pemukiman. Kota dapat juga diartikan secara administrative sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan, disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
C. Pembangunan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Pembangunan memiliki arti yang sangat penting, karena melalui pembangunan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dapat dicapai, baik itu dalam segi material dan moral spiritual. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi seluruh komponen bangsa yang meliputi aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus saling membantu mencurahkan segala fikiran, daya dan dana demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Agar pembangunan benar-benar menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera secara lahir dan batin bagi seluruh masyarakat, secara prinsip terdapat tiga unsur pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
Dalam era pembangunan yang bernuansa reformasi, transparansi dan demokratisasi, dibutuhkan perencanaan yang sangat strategis, sistematis, logis dan rasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, kondisi objektif menunjukkan bahwa pembangunan dalam era reformasi ini diharapkan memihak dan memberdayakan rakyat lapisan bawah sebagai lapisan yang paling rentan terhadap perubahan yang terjadi di daerah, yang masih dibatasi oleh keterbelakangan, sehingga tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhannya.
Di sisi lain, pada era globalisasi ini, langkah-langkah dan kebijaksanaan yang bersifat proteksionis akan dihilangkan, persaingan semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, yang dilakukan bersama oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama apabila tidak ingin melihat masyarakat semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya dipahami bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara itu, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan harus melibatkan masyarakat secara luas. Pemahaman tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam otonomi daerah dan otonomi khusus.
Setiap pembangunan Infrastruktur perkotaan harus memiliki mutu yang baik, berfungsi sesuai peruntukannya, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak demikian, maka pembangunan yang dilaksanakan adalah tidak benar. Untuk menjamin hal tersebut, maka kebutuhan dan harapan masyarakat harus senantiasa diakomodasikan pada setiap tahapan pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, penilaian, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara selektif selaras dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disini dibutuhkan perencanaan dan kajian kelayakan yang matang serta dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, baik di pihak Pemerintah maupun di pihak masyarakat sebagai investor atau penyedia jasa.
Dalam era desentralisasi dan partisipasi masyarakat serta keterbukaan, telah terjadi kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat dan juga keinginan pemerintah daerah yaitu agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah peran masyarakat dalam proses pembangunan harus diutamakan. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah.
Namun, konsekuensi kondisi tersebut memberikan implikasi antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya, demi sekedar mengejar target dalam lingkup “kacamata” masing-masing. Kondisi tersebut akan menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak diikat dengan satu kerangka keterpaduan yang mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Isu selanjutnya adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Karena hal ini merupakan inti dari reformasi yang dicita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya. Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan top-down harus segera direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan demand masyarakat yang disebut sebagai Community Driven Planning.
Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendiri yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya. Hal ini sangat penting dalam penataan ruang wilayah dan perkotaan.
Isu ketiga yang terkait dengan tantangan dalam pengembangan perkotaan adalah mengenai pertambahan jumlah penduduk, terutama daerah perkotaan yang setiap tahunnya meningkat. Perkembangan tesebut disamping akan meningkatkan beban kota dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas umum dan prasarana lingkungan, juga menimbulkan dampak perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Berbagai isu telah menjadi fokus dalam pembangunan perkotaan dan diantaranya telah pula menjadi suatu agenda pembahasan internasional seperti “Deklarasi Berlin”. Kenyataannya, dunia sedang menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan banyak kota-kota yang dihadapkan kepada hypergrowth gagal untuk mengatasi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, penyediaan rumah yang layak huni, serta pemenuhan kebutuhan pokok warganya. Selain itu, juga menghadapi kenyataan bahwa banyak kota-kota yang rawan dengan konflik-konflik horizontal dan segregasi sosial. Karena itu hal ini juga menjadi penekanan penting dalam ini.
Pembangunan wilayah dan perkotaan dengan pendekatan pengembangan wilayah melalui kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya tentang otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholders) pada setiap tahap pembangunan.
Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam memposisikan diri sebagai pembina dan pendorong. Pertama adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah, sebagaimana digariskan oleh undang-undang otonomi daerah, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise.
Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Depkimpraswil. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan.
Pemerintah pusat merupakan “Penjaga Kepentingan Nasional”. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.
Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan. Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan pembangunan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.
Strategi kebijaksanaan penataan ruang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Keterpaduan program, bagi semua sektor dengan memperhatikan lintas sektoral tetapi juga lintas wilayah melalui kerangka pengembangan wilayah atau kawasan.
b. Pendekatan yang mengedepankan peran masyarakat dalam pembangunan.
c. Sinerji pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
e. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap rencana tata ruang.
f. Penegakkan hukum yang konsisten. Dengan penegakan hukum, diharapkan dapat terhindari kepentingan sepihak, dan terlaksanananya pembagian peran yang “seimbang” antar seluruh pelaku pembangunan.
g. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinerji pembangunan.
Dalam kaitan dengan strategi pengembangan perkotaan, beberapa hal dapat menjadi pertimbangan, seperti:
1) Penanganan pembangunan kota yang bersifat mendesak dan jangka pendek
a. Kebijakan pembangunan kota diarahkan pada pemulihan kondisi kota dan pengembalian fungsi kota untuk segera dapat menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan kota, terutama di kota-kota metropolitan dan besar.
b. Kebijakan pembangunan kota sebagai upaya menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang sedang berjalan.
2) Penanganan pembangunan kota berkelanjutan (jangka menengah dan panjang)
a. Meningkatkan peran pembinaan pembinaan perkotaan bagi daerah dalam pembangunan perkotaan
b. Mendorong dan meningkatkan kapasitas pusat maupun daerah dalam pengelolaan pembangunan kota yang lebih efisien dan efektif melalui pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya.
c. Mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan kawasan kota
d. Mendorong usaha pelestarian sumber daya alam dan buatan serta pemulihan kota
e. Meningkatkan daya saing kota sesuai dengan potensi yang dimiliki.
f. Mendorong keterkaitan desa-kota melalui peningkatan aksesibilitas kota-desa dan mengembangkan fasilitas dan sarana produksi.
Terwujudnya pembangunan perkotaan pada saat ini lebih banyak ditentukan oleh perilaku pasar, komunikasi, informasi yang transparan kepada masyarakat pelaku pembangunan perkotaan. Oleh sebab itu upaya pembangunan perkotaan dilakukan dengan menawarkan kepada semua pelaku pembangunan perkotaan sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.
Dalam upaya pengembangan wilayah dan pembangunan kota, peran pemerintah akan lebih ditekankan pada penyiapan pedoman, norma, standar dan peraturan, pengembangan informasi dan teknologi, perumusan kebijakan dan strategi nasional. Disisi lain kita semakin dituntut untuk mengenali permasalahan kota dan pemecahan yang inovatif yang tidak lagi tergantung pada pemerintah, meskipun pemerintah masih mempunyai kewajiban membantu dalam pembangunan perkotaan.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Kebijakan pembangunan perkotaan dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan seimbang, baik dan terencana.
2. Pelaksanaan pembangununan perkotaan dilakukan dalam bingkai pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga tujuan pembangunan nasoinal secara umum yang mencakup pembangunan didaerah dapat diwujudkan.
3. Pembangunan adalah suatu proses yang terencana dalam mencapai perubahan secara teratur dan terarah untuk berkembang secara dinamis menuju kearah yang lebih baik dan modernitas diberbagai bidang dan dalam rangka pembinaan bangsa, sehingga pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dimana terdapat hubungan untuk keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan dalam kerangka pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya masyarakat untuk melakukan perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat itu sendiri.
B. SARAN
1. Pembangunan yang dilakukan lebih memperhatikan kualitas dari hasil pembangunan itu sendiri, sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat.
2. Pmerintah daerah hendaknya selalu dapat memantau perkembangan kebutuhan warganya, sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dapat diketahui.
3. Membangun kerja sama yang baik, antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama warga yang tidak mampu dan lebih mengaktifkan forum diskusi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kekeurangan pembangunan yang telah dilakukan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arsyad, Lincoln. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE 1999
Bryant, Coralie dan White G Louise. Managing Development In the Third World: Manajemen Pembangunan Untuk Daerah Berkembang, Terjemahan Rusyanto L. Jakarta: LP3ES 1987
Devas, Nick. Pembiayaan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : UI Press 1989
Giddens, Anthony. The Third Way : The Renewal of Social Democracy, terjemahan Ketut Mahardika. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1999
Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Indonesia, Jakarta : Gunung Agung 1976
Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka Cidesindo 1996
Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP AMP YPKN 2000
Korten, C David. Getting to the First Twenty Century : Voluntary Action and the Global Agenda, Terjemahan oleh Tejasudhana. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001
Mikkelsen, Britha. Method for Development Work and Research : A Guide for Practicioners, Terjemahan oleh Matheos Nalle : Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001
Ndraha, Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta 1988
Rukmana, Ir. Nana. Dr. Florian dan Ir. Robert Van der Hoff. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Jakarta : LP3ES 1993
Siagian P, Sondang. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung 1984
Supriadi, Prof. Dr. Dedi. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa 2001
Syafrudin, Ateng. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Bandung : Penerbit Tarsito 1976.
Tjokroamodjojo, Bintoro. Administrasi Negara. Yogyakarta : Andi Offset 1989
Tjokroamodjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES 1995
Todaro, P Michael. Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode. Jakarta : CV. Intermedia 1986
Todaro, P Michael. Pembangunan Kota di Dunia Ketiga, Terjemahan Aminuddin dan Drs. Musyid. Jakarta : Ghalia Indonesia 1983
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000, tentang pedoman umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP) menyebutkan “pengertian pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta diwilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah”. Oleh karena itu hakekat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota.
Tulisan ini mencoba memaparkan mengenai pembangunan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tetap mengacu pada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan dengan hati terbuka menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun bagi penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
Banda Aceh, Oktober 2007
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………….. i
Daftar Isi………………………………………………………… ii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang………………………………………………… 1
B. Pokok Pembahasan……………………………………………. 5
Bab II Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dalam Memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
A. Kebijakan Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Negara….. 6
B. Pembangunan Perkotaan……………………………………… 8
C. Pembangunan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat…. 13
Bab III Penutup
A. Kesimpulan…………………………………………………… 22
B. Saran………………………………………………………….. 23
Daftar Kepustakaan………………………………………………. 24
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai upaya untuk meningatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dilakukan tentunya lebih mengarah kepada masyarakat sebagai sasaran dan pelaku pembangunan itu sendiri. Paradigma ini dilakukan dalam upaya mendukung arah pembangunan nasional. Hal ini telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yaitu : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pembangunan yang dilaksanakan didaerah dalam suatu kota adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan didaerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah yang dilaksanakan pada tingkat kota dan kabupaten mempunyai implikasi kepada daerah untuk dapat mengelola kegiatan pembangunannya berdasarkan potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia daerahnya.
Bagi pemerintah daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi darah, menuntut daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi warganya. Begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan terhadap fasilitas perkotaan. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan terhadap warganya ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan terhadap sarana dan prasarana perkotaan baik itu pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya. Selain itu, pembangunan non fisik mencakup pembangunan yang berkaitan dengan masalah sistem kepranataan sosial, sistem kelembagaan dan administrasi, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan, baik itu memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan makin besarnya peranan pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warganya ( Wahidin, 2002 : 20 ).
Sebagai perwujudan wawasan nusantara, pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan.
Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral. Dengan adanya perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif, maka akan menuju tercapainya masyarakat mandiri, dan kemandirian daerah itu sendiri yang merata diseluruh tanah air ( Kartasasmita, 1996 : 336). Kemudian menurutnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah ini, yakni :
Pertama : adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang lebih besar untuk membangun prasarana dan sarana yang akan lebih mudah membuka dan menyeimbangkan kesempatan berkembangnya secara lebih cepat kondisi ekonomi dan sosial diwilayah-wilayah terbelakang itu.
Kedua : adalah keterbatasan sumber daya manusia diwilayah terbelakang yang antara lain menyebabkan keterbelakangan itu sendiri.
Ketiga : bahwa dalam ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip pasar, apalagi dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi dan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi, persaingan menjadi sesuatu yang penting hanya bagaimana meraih kesempatan untuk hal itu.
Keempat : yang berkaitan dengan ketiga hal sebelumnya adalah bagaimana meraih investor swasta.
Dan masih menurut Kartasasmita, ada beberapa segi untuk melihat pembangunan daerah, yaitu :
Segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan didaerah sesuai dengan potensi dan kondisinya.
Pembangunan wilayah sebagai salah satu segi meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut sehingga menjadi bentuk pembangunan yang terpadu dan saling mengisi.
Dari segi pemerintahan, diupayakan agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik pula. Oleh karena itu pembangunan daerah merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka mengukuhkan pelaksanaan otonomi daerah.
Pembangunan daerah sangat bergantung kepada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri sehingga banyak disoroti kepada peran pemerintah secara umum dan pemerintah daerah secara khususnya. Beberapa hal menurut (Giddens, 1995 : 54) tentang keberadaan pemerintah daerah yaitu untuk :
Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam.
2. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang sailng bersaing.
3. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana debat bebas mengenai isu-isu tentang kebijakan terus dilakukan.
4. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
5. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.
6. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
7. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.
8. Menopang sistem hukum yang efektif.
9. Memainkan peran ekonomi secara langsung sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi termasuk penyediaan infrastruktur.
10. Membudayakan masyarakat dalam arti pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas tetapi juga dapat membantu membentuk nilai dan norma tersebut dalam sistem pendidikan dan sistem lainnya.
11. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran-sasaran global.
Oleh (Arsyad, 1999 : 120-121) ada empat peran pemerintah daerah dalam pembangunan, yaitu :
1. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha pelayanan kebutuhan publik dengan mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD) dan aset-aset daerah harus dapat dikelola dengan baik.
2. Koordinator
Koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya dengan melibatkan lembaga pemerintah daerah lainnya serta komponen masyarakatnya.
3. Fasilitator
Adalah bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan daerahnya melalui pembangunan perbaikan lingkungan perilaku atau budaya masyarakat daerah sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara keduanya.
4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus untuk mempengaruhi investor swasta masuk kedaerahnya.
Dalam pembangunan daerah yang semakin kompleks ini khususnya pembangunan daerah kota dimana kota memiliki berbagai macam aspek dan implikasi yang lebih rumit dibandingkan wilayah kabupaten/desa. Seperti definisi kota menurut (Hofmeister dalam Ndraha, 1982 : 78), yaitu :
“ Kota adalah suatu pemusatan spatial tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya pada sektor ekonomi sekunder dan tertier dengan pembagian kerja kedalam dan arus lalu lintas yang beraneka antara bagian-bagiannya dan pusatnya yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasanya bagi wilayah yang jauh letaknya”.
Oleh karena hal itu, masyarakat perlu diberi rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini mengingat bahwa pembangunan adalah upaya terus menerus atau berkesinambungan dalam mencapai tujuan perbaikan taraf kehidupan, sehingga sebagai sesuatu hal yang bersifat menyeluruh dan kompleks, tidak mungkin hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi seluruh masyarakat perlu untuk dilibatkan dan diberikan kesadaran serta peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga partisipasi tersebut nantinya dapat berkembang secara aktif dab dinamis (Dwidjosusastro, 2002 : 12).
B. Pokok Pembahasan
Selanjutnya yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana kebijakan pembangunan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat”.
BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pembangunan yang dilakukan didaerah harus tetap mengacu pada tercapainya tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
A. Kebijakan Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Negara
Didalam administrasi negara pembahasan mengenai kebijakan sering dikaitkan dengan istilah public policy. Bidang kajian ini penting dalam administrasi negara, karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan. Selain itu dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini.
Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara, jika diangkat keatas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah. Masalah-masalah tersebut kadangkala pelik dan fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula. Masalah-masalah itu hidup, seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam suatu masyarakat negara, lambat laun, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi negara. Karena itu administrasi negara mempunyai kepentingan terhadap pemecahan masalah-masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut untuk sementara dapat digunakan sebagai gambaran pengertian Public Policy.
Didalam ilmu administrasi negara studi mengenai kebijaksanaan ini menjadi sangat popular, akan tetapi sebagaimana halnya barang baru bidang kajian ini sebagian besar masih deskriptif, dan masih sangat sulit membangunnya. Setapak demi setapak para peneliti memulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Herbert A. Simon bahwa studi tentang policy ini adalah meminjam dari semua ilmu-ilmu sosial dan analisis tentang policy ini dipandang sebagai bidang studi yang bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial.
Tindakan-tindakan akademis tentang public policy ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor institusional, instansi-instansi pemerintah, departemen-departemen dan instansi-instansi lainnya telah banyak melibatkan kedalam pemikiran-pemikiran public policy ini. Organisasi-organisasi pemerintah ini lebih banyak memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan. Organisasi-organisasi tersebut lebih banyak memikirkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan pemikiran politik lainnya seperti perang. Dalam hal ini dibutuhkan ahli-ahli analisis kebijaksanaan yang mampu mengevaluasi program-program yang ada, merencanakan program-program alternatif dan berfikir kreatif mengenai cara pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah sosial dan masyarakat pada umumnya.
B. Pembangunan Perkotaan
Pembangunan atau development, menurut Spacy dan rekan-rekannya pada United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam (Gie, 1999 : 32 ) menyatakan bahwa kata pembangunan bila digunakan secara sendiri bermakna kemajuan sosial dan ekenomi suatu komunitas. Proses pembangunan meliputi lima pertumbuhan yang berlainan yaitu :
Pertumbuhan ekstensif, inilah pertumbuhan sederhana yang terjadi dengan menambahkan lahan-lahan pertanian atau bengkel-bengkel kerja baru yang berjenis sama dengan yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah organisasi atau perlengkapannya.
Penghimpunan modal tetap tanpa perubahan teknologi.
Peningkatan terhadap struktur dan organisasi produksi.
Alih teknologi secara horizontal.
Pembaharuan teknologi asli dan penyebarannya dalam perekonomian nasional.
Jika melihat pembangunan menurut Sadik dalam (Gie, 1999 : 33) bahwa dalam proses pembangunan pusat perhatian semula nyaris terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang telah diredefinisikan sehingga kini penekanan berada pada pertumbuhan dengan keadilan dan pemenuhan terhadap :
Penyediaan layanan-layanan sosial yang penting
Peningkatan pemasukan dalam pendidikan
Memperluas peluang-peluang kerja
Mengurangi perbedaan-perbedaan dalam pendapatan (Gie, 1999 : 33)
Pembangunan adalah suatu proses yang terencana dalam mencapai perubahan secara teratur dan terarah untuk berkembang secara dinamis menuju kearah yang lebih baik dan modernitas diberbagai bidang. Menurut (Siagian, 1983 : 2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Dalam kaitan dengan definisi diatas, yaitu pembangunan sebagai nation building, maka pada (Mikkelsen,1995 :23) pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dimana terdapat hubungan untuk keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan dalam kerangka pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya masyarakat bangsa untuk melakukan perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu (Bintoro&Mustapadidjaja, 1996 : 4) masih menurut Bintoro&Mustapadidjaja bahwa, dalam proses pembangunan tersebut terdapat 5 dimensi yaitu :
Kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikasi pertumbuhan tetap penting karena lebih mudah untuk dihitung (quantifiable).
Dimensi transformasi sosial dan masyarakat tradisional kearah masyarakat yang maju dan modern.
Pembangunan bangsa (nation building concept).
Menempatkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan.
Manusia sebagai pusat proses pembangunan.
Manurut Kuncoro, pembangunan dapat dilihat sebagai proses multi dimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku dan kelembagaan. Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di daerah yang optimal, pembangunan daerah membutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat daerah sehingga korelasi dan relevansi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah dalam kegiatan pembangunannya (Kuncoro, 2004 : 14).
Pada hakikatnya usaha pembangunan merupakan suatu proses yang panjang semenjak dimulainya dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam pembangunan masyarakat adalah objek sekaligus menjadi subjek dan sasaran dan pada saat yang sama juga merupakan unsur yang sangat dominan dalam peran sertanya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan yang dilaksanakan.
Banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah termasuk kewenangan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan, menuntut pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Di sisi lain, sumber daya alam yang akan habis suatu saat nanti membutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara optimal. Dalam kaitan tersebut sangat dirasakan pentingnya otonomi daerah yang telah dilaksanakan ini yaitu dapat memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan didaerah, seperti halnya menurut Syafrudin bahwa :
Pemerintah daerah lebih mengetahui mengenai keadaan daerahnya dari pada pemerintah pusat.
Permasalahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah yang muncul dapat lebih cepat diatasi karena pengetahuannya dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Jumlah masalah relatif lebih kecil dari pada yang dihadapi oleh pemerintah pusat (Syamsi, 1986 : 24-25).
Sady menyatakan bahwa tujuan desentralisasi kepada daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia adalah bertujuan untuk :
Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal.
Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka sendiri.
Penyusunan program-program untuk perbaikan social ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.
Melatih masyarakat untuk bisa mengatur urusannya sendiri.
Pembinaan kesatuan nasional (Tjokroamidjojo, 1996 : 4).
Namun sejauh dari berbagai konsep yang disampaikan diatas, bumi dan manusia sebagai wujud dari area pembangunan itu sendiri mengalami nasib yang sangat memprihatinkan dari segala apa yang dinamakan pembangunan. Pada laporan PBB tentang perencanaan dan kebijakan sosial pada tahun 1969 dalam International Social Development Review seperti yang dikutip oleh Gustavo Estefa menyebutkan bahwa “fakta dalam pembangunan mengabaikan atau dalam beberapa hal bahkan menciptakan daerah-daerah miskin, kemandegan (staqnasi), keterpinggiran (marginality) dan pengucilan nyata (exclusion) dari kemajuan sosial dan ekonomi sangat jelas dan mendesak untuk diabaikan” ( Mushendra, 2002 : 26).
Korten dalam bukunya “Munuju Abad 21” lebih jauh memojokkan kondisi dunia sebagai akibat pembangunan selama dasawarsa terakhir ini. Masalah-masalah yang ditimbulkan adalah pada tiga hal yaitu, kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup dan tindak kekerasan komunal. Krisis pada tiga hal ini muncul pada tahun 1980-an (Korten, 2000 : 1).
Konsep pembangunan kota sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya. Dalam hal ini kota hanya sebagai sasaran dari pembangunan. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan, modernisasi dan pertumbuhan (Bryant&White, 1987 : 3). Tetapi sebenarnya pembangunan memiliki arti yang lebih dari sekedar kata-kata itu. Pengertian pembangunan harus dapat dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Tjokromidjojo, 1989 : 45).
Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, sehingga tidak hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah saja. Pembangunan tergantung dari suatu “innerwill”, proses emansipasi diri dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan ( Tjokromidjojo, 1989: 1). Selain itu definisi pembangunan yang diungkapkan oleh Michael P. Todaro merupakan “Suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang telah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut” (Todaro dalam Aminuddin dan Mursyid, 1983 : 124-125).
Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat melalui berbagai sektor pembangunan. Pada dasarnya kawasan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya secara alamiah atau dikembangkan melalui proses pertumbuhan yang direncanakan, diarahkan dan dikendalikan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Perkotaan. Pembangunan perkotaan pada hakekatnya mencakup pembangunan fisik, sosial,ekonomi dan budaya. Pembangunan fisik kota dilakukan melalui upaya perencanaan dan pencanangan fisik perkotaan yang dituangkan dalam “Rencana Penataan Ruang Kota”, pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya, baik lingkungan fisik alamiah maupun lingkungan binaan. Upaya pembangunan non fisik mencakup pembangunan yang berkaitan dengan masalah sistem kepranataan sosial, sistem kelembagaan dan administrasi, mobilisasi pendanaan dan pengembangan sumber daya manusia (Dit, BTPP, Ditjen Cipta Karya, 1996 : 8-9).
Kota sendiri mempunyai dua pengertian. Kota secara fungsional berarti lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai cirri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pemukiman. Kota dapat juga diartikan secara administrative sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan, disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
C. Pembangunan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Pembangunan memiliki arti yang sangat penting, karena melalui pembangunan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dapat dicapai, baik itu dalam segi material dan moral spiritual. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi seluruh komponen bangsa yang meliputi aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus saling membantu mencurahkan segala fikiran, daya dan dana demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Agar pembangunan benar-benar menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera secara lahir dan batin bagi seluruh masyarakat, secara prinsip terdapat tiga unsur pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
Dalam era pembangunan yang bernuansa reformasi, transparansi dan demokratisasi, dibutuhkan perencanaan yang sangat strategis, sistematis, logis dan rasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, kondisi objektif menunjukkan bahwa pembangunan dalam era reformasi ini diharapkan memihak dan memberdayakan rakyat lapisan bawah sebagai lapisan yang paling rentan terhadap perubahan yang terjadi di daerah, yang masih dibatasi oleh keterbelakangan, sehingga tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhannya.
Di sisi lain, pada era globalisasi ini, langkah-langkah dan kebijaksanaan yang bersifat proteksionis akan dihilangkan, persaingan semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, yang dilakukan bersama oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama apabila tidak ingin melihat masyarakat semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya dipahami bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara itu, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan harus melibatkan masyarakat secara luas. Pemahaman tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam otonomi daerah dan otonomi khusus.
Setiap pembangunan Infrastruktur perkotaan harus memiliki mutu yang baik, berfungsi sesuai peruntukannya, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak demikian, maka pembangunan yang dilaksanakan adalah tidak benar. Untuk menjamin hal tersebut, maka kebutuhan dan harapan masyarakat harus senantiasa diakomodasikan pada setiap tahapan pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, penilaian, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara selektif selaras dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disini dibutuhkan perencanaan dan kajian kelayakan yang matang serta dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, baik di pihak Pemerintah maupun di pihak masyarakat sebagai investor atau penyedia jasa.
Dalam era desentralisasi dan partisipasi masyarakat serta keterbukaan, telah terjadi kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat dan juga keinginan pemerintah daerah yaitu agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah peran masyarakat dalam proses pembangunan harus diutamakan. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah.
Namun, konsekuensi kondisi tersebut memberikan implikasi antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya, demi sekedar mengejar target dalam lingkup “kacamata” masing-masing. Kondisi tersebut akan menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak diikat dengan satu kerangka keterpaduan yang mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Isu selanjutnya adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Karena hal ini merupakan inti dari reformasi yang dicita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya. Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan top-down harus segera direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan demand masyarakat yang disebut sebagai Community Driven Planning.
Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendiri yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya. Hal ini sangat penting dalam penataan ruang wilayah dan perkotaan.
Isu ketiga yang terkait dengan tantangan dalam pengembangan perkotaan adalah mengenai pertambahan jumlah penduduk, terutama daerah perkotaan yang setiap tahunnya meningkat. Perkembangan tesebut disamping akan meningkatkan beban kota dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas umum dan prasarana lingkungan, juga menimbulkan dampak perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Berbagai isu telah menjadi fokus dalam pembangunan perkotaan dan diantaranya telah pula menjadi suatu agenda pembahasan internasional seperti “Deklarasi Berlin”. Kenyataannya, dunia sedang menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan banyak kota-kota yang dihadapkan kepada hypergrowth gagal untuk mengatasi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, penyediaan rumah yang layak huni, serta pemenuhan kebutuhan pokok warganya. Selain itu, juga menghadapi kenyataan bahwa banyak kota-kota yang rawan dengan konflik-konflik horizontal dan segregasi sosial. Karena itu hal ini juga menjadi penekanan penting dalam ini.
Pembangunan wilayah dan perkotaan dengan pendekatan pengembangan wilayah melalui kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya tentang otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholders) pada setiap tahap pembangunan.
Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam memposisikan diri sebagai pembina dan pendorong. Pertama adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah, sebagaimana digariskan oleh undang-undang otonomi daerah, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise.
Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Depkimpraswil. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan.
Pemerintah pusat merupakan “Penjaga Kepentingan Nasional”. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.
Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan. Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan pembangunan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.
Strategi kebijaksanaan penataan ruang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Keterpaduan program, bagi semua sektor dengan memperhatikan lintas sektoral tetapi juga lintas wilayah melalui kerangka pengembangan wilayah atau kawasan.
b. Pendekatan yang mengedepankan peran masyarakat dalam pembangunan.
c. Sinerji pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
e. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap rencana tata ruang.
f. Penegakkan hukum yang konsisten. Dengan penegakan hukum, diharapkan dapat terhindari kepentingan sepihak, dan terlaksanananya pembagian peran yang “seimbang” antar seluruh pelaku pembangunan.
g. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinerji pembangunan.
Dalam kaitan dengan strategi pengembangan perkotaan, beberapa hal dapat menjadi pertimbangan, seperti:
1) Penanganan pembangunan kota yang bersifat mendesak dan jangka pendek
a. Kebijakan pembangunan kota diarahkan pada pemulihan kondisi kota dan pengembalian fungsi kota untuk segera dapat menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan kota, terutama di kota-kota metropolitan dan besar.
b. Kebijakan pembangunan kota sebagai upaya menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang sedang berjalan.
2) Penanganan pembangunan kota berkelanjutan (jangka menengah dan panjang)
a. Meningkatkan peran pembinaan pembinaan perkotaan bagi daerah dalam pembangunan perkotaan
b. Mendorong dan meningkatkan kapasitas pusat maupun daerah dalam pengelolaan pembangunan kota yang lebih efisien dan efektif melalui pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya.
c. Mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan kawasan kota
d. Mendorong usaha pelestarian sumber daya alam dan buatan serta pemulihan kota
e. Meningkatkan daya saing kota sesuai dengan potensi yang dimiliki.
f. Mendorong keterkaitan desa-kota melalui peningkatan aksesibilitas kota-desa dan mengembangkan fasilitas dan sarana produksi.
Terwujudnya pembangunan perkotaan pada saat ini lebih banyak ditentukan oleh perilaku pasar, komunikasi, informasi yang transparan kepada masyarakat pelaku pembangunan perkotaan. Oleh sebab itu upaya pembangunan perkotaan dilakukan dengan menawarkan kepada semua pelaku pembangunan perkotaan sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.
Dalam upaya pengembangan wilayah dan pembangunan kota, peran pemerintah akan lebih ditekankan pada penyiapan pedoman, norma, standar dan peraturan, pengembangan informasi dan teknologi, perumusan kebijakan dan strategi nasional. Disisi lain kita semakin dituntut untuk mengenali permasalahan kota dan pemecahan yang inovatif yang tidak lagi tergantung pada pemerintah, meskipun pemerintah masih mempunyai kewajiban membantu dalam pembangunan perkotaan.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Kebijakan pembangunan perkotaan dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan seimbang, baik dan terencana.
2. Pelaksanaan pembangununan perkotaan dilakukan dalam bingkai pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga tujuan pembangunan nasoinal secara umum yang mencakup pembangunan didaerah dapat diwujudkan.
3. Pembangunan adalah suatu proses yang terencana dalam mencapai perubahan secara teratur dan terarah untuk berkembang secara dinamis menuju kearah yang lebih baik dan modernitas diberbagai bidang dan dalam rangka pembinaan bangsa, sehingga pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dimana terdapat hubungan untuk keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan dalam kerangka pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya masyarakat untuk melakukan perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat itu sendiri.
B. SARAN
1. Pembangunan yang dilakukan lebih memperhatikan kualitas dari hasil pembangunan itu sendiri, sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat.
2. Pmerintah daerah hendaknya selalu dapat memantau perkembangan kebutuhan warganya, sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dapat diketahui.
3. Membangun kerja sama yang baik, antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama warga yang tidak mampu dan lebih mengaktifkan forum diskusi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kekeurangan pembangunan yang telah dilakukan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arsyad, Lincoln. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE 1999
Bryant, Coralie dan White G Louise. Managing Development In the Third World: Manajemen Pembangunan Untuk Daerah Berkembang, Terjemahan Rusyanto L. Jakarta: LP3ES 1987
Devas, Nick. Pembiayaan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : UI Press 1989
Giddens, Anthony. The Third Way : The Renewal of Social Democracy, terjemahan Ketut Mahardika. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1999
Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Indonesia, Jakarta : Gunung Agung 1976
Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka Cidesindo 1996
Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP AMP YPKN 2000
Korten, C David. Getting to the First Twenty Century : Voluntary Action and the Global Agenda, Terjemahan oleh Tejasudhana. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001
Mikkelsen, Britha. Method for Development Work and Research : A Guide for Practicioners, Terjemahan oleh Matheos Nalle : Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001
Ndraha, Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta 1988
Rukmana, Ir. Nana. Dr. Florian dan Ir. Robert Van der Hoff. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Jakarta : LP3ES 1993
Siagian P, Sondang. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung 1984
Supriadi, Prof. Dr. Dedi. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa 2001
Syafrudin, Ateng. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Bandung : Penerbit Tarsito 1976.
Tjokroamodjojo, Bintoro. Administrasi Negara. Yogyakarta : Andi Offset 1989
Tjokroamodjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES 1995
Todaro, P Michael. Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode. Jakarta : CV. Intermedia 1986
Todaro, P Michael. Pembangunan Kota di Dunia Ketiga, Terjemahan Aminuddin dan Drs. Musyid. Jakarta : Ghalia Indonesia 1983
Langganan:
Postingan (Atom)
(01).jpg)