Selasa, 06 Mei 2008

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000, tentang pedoman umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP) menyebutkan “pengertian pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta diwilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah”. Oleh karena itu hakekat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota.
Tulisan ini mencoba memaparkan mengenai pembangunan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tetap mengacu pada tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan dengan hati terbuka menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun bagi penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.


Banda Aceh, Oktober 2007

Penulis
DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………….. i
Daftar Isi………………………………………………………… ii

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang………………………………………………… 1
B. Pokok Pembahasan……………………………………………. 5

Bab II Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dalam Memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
A. Kebijakan Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Negara….. 6
B. Pembangunan Perkotaan……………………………………… 8
C. Pembangunan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat…. 13

Bab III Penutup
A. Kesimpulan…………………………………………………… 22
B. Saran………………………………………………………….. 23

Daftar Kepustakaan………………………………………………. 24



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai upaya untuk meningatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dilakukan tentunya lebih mengarah kepada masyarakat sebagai sasaran dan pelaku pembangunan itu sendiri. Paradigma ini dilakukan dalam upaya mendukung arah pembangunan nasional. Hal ini telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yaitu : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pembangunan yang dilaksanakan didaerah dalam suatu kota adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan didaerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah yang dilaksanakan pada tingkat kota dan kabupaten mempunyai implikasi kepada daerah untuk dapat mengelola kegiatan pembangunannya berdasarkan potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia daerahnya.
Bagi pemerintah daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi darah, menuntut daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi warganya. Begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan terhadap fasilitas perkotaan. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan terhadap warganya ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan terhadap sarana dan prasarana perkotaan baik itu pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya. Selain itu, pembangunan non fisik mencakup pembangunan yang berkaitan dengan masalah sistem kepranataan sosial, sistem kelembagaan dan administrasi, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan, baik itu memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan makin besarnya peranan pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warganya ( Wahidin, 2002 : 20 ).
Sebagai perwujudan wawasan nusantara, pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan.
Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah, melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral. Dengan adanya perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif, maka akan menuju tercapainya masyarakat mandiri, dan kemandirian daerah itu sendiri yang merata diseluruh tanah air ( Kartasasmita, 1996 : 336). Kemudian menurutnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah ini, yakni :
Pertama : adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang lebih besar untuk membangun prasarana dan sarana yang akan lebih mudah membuka dan menyeimbangkan kesempatan berkembangnya secara lebih cepat kondisi ekonomi dan sosial diwilayah-wilayah terbelakang itu.
Kedua : adalah keterbatasan sumber daya manusia diwilayah terbelakang yang antara lain menyebabkan keterbelakangan itu sendiri.

Ketiga : bahwa dalam ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip pasar, apalagi dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi dan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi, persaingan menjadi sesuatu yang penting hanya bagaimana meraih kesempatan untuk hal itu.

Keempat : yang berkaitan dengan ketiga hal sebelumnya adalah bagaimana meraih investor swasta.

Dan masih menurut Kartasasmita, ada beberapa segi untuk melihat pembangunan daerah, yaitu :
Segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan didaerah sesuai dengan potensi dan kondisinya.
Pembangunan wilayah sebagai salah satu segi meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut sehingga menjadi bentuk pembangunan yang terpadu dan saling mengisi.
Dari segi pemerintahan, diupayakan agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik pula. Oleh karena itu pembangunan daerah merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka mengukuhkan pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan daerah sangat bergantung kepada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri sehingga banyak disoroti kepada peran pemerintah secara umum dan pemerintah daerah secara khususnya. Beberapa hal menurut (Giddens, 1995 : 54) tentang keberadaan pemerintah daerah yaitu untuk :
Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam.
2. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang sailng bersaing.
3. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana debat bebas mengenai isu-isu tentang kebijakan terus dilakukan.
4. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.
5. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.
6. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
7. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.
8. Menopang sistem hukum yang efektif.
9. Memainkan peran ekonomi secara langsung sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi termasuk penyediaan infrastruktur.
10. Membudayakan masyarakat dalam arti pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas tetapi juga dapat membantu membentuk nilai dan norma tersebut dalam sistem pendidikan dan sistem lainnya.
11. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran-sasaran global.

Oleh (Arsyad, 1999 : 120-121) ada empat peran pemerintah daerah dalam pembangunan, yaitu :
1. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha pelayanan kebutuhan publik dengan mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD) dan aset-aset daerah harus dapat dikelola dengan baik.

2. Koordinator
Koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya dengan melibatkan lembaga pemerintah daerah lainnya serta komponen masyarakatnya.

3. Fasilitator
Adalah bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan daerahnya melalui pembangunan perbaikan lingkungan perilaku atau budaya masyarakat daerah sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara keduanya.

4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus untuk mempengaruhi investor swasta masuk kedaerahnya.

Dalam pembangunan daerah yang semakin kompleks ini khususnya pembangunan daerah kota dimana kota memiliki berbagai macam aspek dan implikasi yang lebih rumit dibandingkan wilayah kabupaten/desa. Seperti definisi kota menurut (Hofmeister dalam Ndraha, 1982 : 78), yaitu :
“ Kota adalah suatu pemusatan spatial tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya pada sektor ekonomi sekunder dan tertier dengan pembagian kerja kedalam dan arus lalu lintas yang beraneka antara bagian-bagiannya dan pusatnya yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasanya bagi wilayah yang jauh letaknya”.

Oleh karena hal itu, masyarakat perlu diberi rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini mengingat bahwa pembangunan adalah upaya terus menerus atau berkesinambungan dalam mencapai tujuan perbaikan taraf kehidupan, sehingga sebagai sesuatu hal yang bersifat menyeluruh dan kompleks, tidak mungkin hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi seluruh masyarakat perlu untuk dilibatkan dan diberikan kesadaran serta peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga partisipasi tersebut nantinya dapat berkembang secara aktif dab dinamis (Dwidjosusastro, 2002 : 12).

B. Pokok Pembahasan
Selanjutnya yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana kebijakan pembangunan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat”.



BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pembangunan yang dilakukan didaerah harus tetap mengacu pada tercapainya tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Kebijakan Dalam Kaitannya Dengan Administrasi Negara
Didalam administrasi negara pembahasan mengenai kebijakan sering dikaitkan dengan istilah public policy. Bidang kajian ini penting dalam administrasi negara, karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan. Selain itu dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini.
Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara, jika diangkat keatas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah. Masalah-masalah tersebut kadangkala pelik dan fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula. Masalah-masalah itu hidup, seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam suatu masyarakat negara, lambat laun, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi negara. Karena itu administrasi negara mempunyai kepentingan terhadap pemecahan masalah-masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut untuk sementara dapat digunakan sebagai gambaran pengertian Public Policy.
Didalam ilmu administrasi negara studi mengenai kebijaksanaan ini menjadi sangat popular, akan tetapi sebagaimana halnya barang baru bidang kajian ini sebagian besar masih deskriptif, dan masih sangat sulit membangunnya. Setapak demi setapak para peneliti memulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Herbert A. Simon bahwa studi tentang policy ini adalah meminjam dari semua ilmu-ilmu sosial dan analisis tentang policy ini dipandang sebagai bidang studi yang bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial.
Tindakan-tindakan akademis tentang public policy ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor institusional, instansi-instansi pemerintah, departemen-departemen dan instansi-instansi lainnya telah banyak melibatkan kedalam pemikiran-pemikiran public policy ini. Organisasi-organisasi pemerintah ini lebih banyak memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan. Organisasi-organisasi tersebut lebih banyak memikirkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan pemikiran politik lainnya seperti perang. Dalam hal ini dibutuhkan ahli-ahli analisis kebijaksanaan yang mampu mengevaluasi program-program yang ada, merencanakan program-program alternatif dan berfikir kreatif mengenai cara pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah sosial dan masyarakat pada umumnya.

B. Pembangunan Perkotaan
Pembangunan atau development, menurut Spacy dan rekan-rekannya pada United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam (Gie, 1999 : 32 ) menyatakan bahwa kata pembangunan bila digunakan secara sendiri bermakna kemajuan sosial dan ekenomi suatu komunitas. Proses pembangunan meliputi lima pertumbuhan yang berlainan yaitu :
Pertumbuhan ekstensif, inilah pertumbuhan sederhana yang terjadi dengan menambahkan lahan-lahan pertanian atau bengkel-bengkel kerja baru yang berjenis sama dengan yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah organisasi atau perlengkapannya.
Penghimpunan modal tetap tanpa perubahan teknologi.
Peningkatan terhadap struktur dan organisasi produksi.
Alih teknologi secara horizontal.
Pembaharuan teknologi asli dan penyebarannya dalam perekonomian nasional.

Jika melihat pembangunan menurut Sadik dalam (Gie, 1999 : 33) bahwa dalam proses pembangunan pusat perhatian semula nyaris terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang telah diredefinisikan sehingga kini penekanan berada pada pertumbuhan dengan keadilan dan pemenuhan terhadap :
Penyediaan layanan-layanan sosial yang penting
Peningkatan pemasukan dalam pendidikan
Memperluas peluang-peluang kerja
Mengurangi perbedaan-perbedaan dalam pendapatan (Gie, 1999 : 33)

Pembangunan adalah suatu proses yang terencana dalam mencapai perubahan secara teratur dan terarah untuk berkembang secara dinamis menuju kearah yang lebih baik dan modernitas diberbagai bidang. Menurut (Siagian, 1983 : 2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Dalam kaitan dengan definisi diatas, yaitu pembangunan sebagai nation building, maka pada (Mikkelsen,1995 :23) pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dimana terdapat hubungan untuk keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan dalam kerangka pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya masyarakat bangsa untuk melakukan perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu (Bintoro&Mustapadidjaja, 1996 : 4) masih menurut Bintoro&Mustapadidjaja bahwa, dalam proses pembangunan tersebut terdapat 5 dimensi yaitu :
Kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikasi pertumbuhan tetap penting karena lebih mudah untuk dihitung (quantifiable).
Dimensi transformasi sosial dan masyarakat tradisional kearah masyarakat yang maju dan modern.
Pembangunan bangsa (nation building concept).
Menempatkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan.
Manusia sebagai pusat proses pembangunan.

Manurut Kuncoro, pembangunan dapat dilihat sebagai proses multi dimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku dan kelembagaan. Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di daerah yang optimal, pembangunan daerah membutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat daerah sehingga korelasi dan relevansi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah dalam kegiatan pembangunannya (Kuncoro, 2004 : 14).
Pada hakikatnya usaha pembangunan merupakan suatu proses yang panjang semenjak dimulainya dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam pembangunan masyarakat adalah objek sekaligus menjadi subjek dan sasaran dan pada saat yang sama juga merupakan unsur yang sangat dominan dalam peran sertanya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan yang dilaksanakan.
Banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah termasuk kewenangan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan, menuntut pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Di sisi lain, sumber daya alam yang akan habis suatu saat nanti membutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara optimal. Dalam kaitan tersebut sangat dirasakan pentingnya otonomi daerah yang telah dilaksanakan ini yaitu dapat memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan didaerah, seperti halnya menurut Syafrudin bahwa :
Pemerintah daerah lebih mengetahui mengenai keadaan daerahnya dari pada pemerintah pusat.
Permasalahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah yang muncul dapat lebih cepat diatasi karena pengetahuannya dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Jumlah masalah relatif lebih kecil dari pada yang dihadapi oleh pemerintah pusat (Syamsi, 1986 : 24-25).

Sady menyatakan bahwa tujuan desentralisasi kepada daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia adalah bertujuan untuk :
Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal.
Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka sendiri.
Penyusunan program-program untuk perbaikan social ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.
Melatih masyarakat untuk bisa mengatur urusannya sendiri.
Pembinaan kesatuan nasional (Tjokroamidjojo, 1996 : 4).

Namun sejauh dari berbagai konsep yang disampaikan diatas, bumi dan manusia sebagai wujud dari area pembangunan itu sendiri mengalami nasib yang sangat memprihatinkan dari segala apa yang dinamakan pembangunan. Pada laporan PBB tentang perencanaan dan kebijakan sosial pada tahun 1969 dalam International Social Development Review seperti yang dikutip oleh Gustavo Estefa menyebutkan bahwa “fakta dalam pembangunan mengabaikan atau dalam beberapa hal bahkan menciptakan daerah-daerah miskin, kemandegan (staqnasi), keterpinggiran (marginality) dan pengucilan nyata (exclusion) dari kemajuan sosial dan ekonomi sangat jelas dan mendesak untuk diabaikan” ( Mushendra, 2002 : 26).
Korten dalam bukunya “Munuju Abad 21” lebih jauh memojokkan kondisi dunia sebagai akibat pembangunan selama dasawarsa terakhir ini. Masalah-masalah yang ditimbulkan adalah pada tiga hal yaitu, kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup dan tindak kekerasan komunal. Krisis pada tiga hal ini muncul pada tahun 1980-an (Korten, 2000 : 1).
Konsep pembangunan kota sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya. Dalam hal ini kota hanya sebagai sasaran dari pembangunan. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan, modernisasi dan pertumbuhan (Bryant&White, 1987 : 3). Tetapi sebenarnya pembangunan memiliki arti yang lebih dari sekedar kata-kata itu. Pengertian pembangunan harus dapat dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Tjokromidjojo, 1989 : 45).
Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, sehingga tidak hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah saja. Pembangunan tergantung dari suatu “innerwill”, proses emansipasi diri dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan ( Tjokromidjojo, 1989: 1). Selain itu definisi pembangunan yang diungkapkan oleh Michael P. Todaro merupakan “Suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang telah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut” (Todaro dalam Aminuddin dan Mursyid, 1983 : 124-125).
Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat melalui berbagai sektor pembangunan. Pada dasarnya kawasan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya secara alamiah atau dikembangkan melalui proses pertumbuhan yang direncanakan, diarahkan dan dikendalikan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Perkotaan. Pembangunan perkotaan pada hakekatnya mencakup pembangunan fisik, sosial,ekonomi dan budaya. Pembangunan fisik kota dilakukan melalui upaya perencanaan dan pencanangan fisik perkotaan yang dituangkan dalam “Rencana Penataan Ruang Kota”, pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta pembangunan fisik lainnya, baik lingkungan fisik alamiah maupun lingkungan binaan. Upaya pembangunan non fisik mencakup pembangunan yang berkaitan dengan masalah sistem kepranataan sosial, sistem kelembagaan dan administrasi, mobilisasi pendanaan dan pengembangan sumber daya manusia (Dit, BTPP, Ditjen Cipta Karya, 1996 : 8-9).
Kota sendiri mempunyai dua pengertian. Kota secara fungsional berarti lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai cirri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pemukiman. Kota dapat juga diartikan secara administrative sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan, disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

C. Pembangunan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Pembangunan memiliki arti yang sangat penting, karena melalui pembangunan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dapat dicapai, baik itu dalam segi material dan moral spiritual. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi seluruh komponen bangsa yang meliputi aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus saling membantu mencurahkan segala fikiran, daya dan dana demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Agar pembangunan benar-benar menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera secara lahir dan batin bagi seluruh masyarakat, secara prinsip terdapat tiga unsur pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
Dalam era pembangunan yang bernuansa reformasi, transparansi dan demokratisasi, dibutuhkan perencanaan yang sangat strategis, sistematis, logis dan rasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, kondisi objektif menunjukkan bahwa pembangunan dalam era reformasi ini diharapkan memihak dan memberdayakan rakyat lapisan bawah sebagai lapisan yang paling rentan terhadap perubahan yang terjadi di daerah, yang masih dibatasi oleh keterbelakangan, sehingga tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhannya.
Di sisi lain, pada era globalisasi ini, langkah-langkah dan kebijaksanaan yang bersifat proteksionis akan dihilangkan, persaingan semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, yang dilakukan bersama oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama apabila tidak ingin melihat masyarakat semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya dipahami bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara itu, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan harus melibatkan masyarakat secara luas. Pemahaman tersebut sejalan dengan makna yang terkandung dalam otonomi daerah dan otonomi khusus.
Setiap pembangunan Infrastruktur perkotaan harus memiliki mutu yang baik, berfungsi sesuai peruntukannya, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak demikian, maka pembangunan yang dilaksanakan adalah tidak benar. Untuk menjamin hal tersebut, maka kebutuhan dan harapan masyarakat harus senantiasa diakomodasikan pada setiap tahapan pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, penilaian, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara selektif selaras dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Disini dibutuhkan perencanaan dan kajian kelayakan yang matang serta dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, baik di pihak Pemerintah maupun di pihak masyarakat sebagai investor atau penyedia jasa.
Dalam era desentralisasi dan partisipasi masyarakat serta keterbukaan, telah terjadi kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat dan juga keinginan pemerintah daerah yaitu agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah peran masyarakat dalam proses pembangunan harus diutamakan. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah.
Namun, konsekuensi kondisi tersebut memberikan implikasi antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya, demi sekedar mengejar target dalam lingkup “kacamata” masing-masing. Kondisi tersebut akan menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak diikat dengan satu kerangka keterpaduan yang mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Isu selanjutnya adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Karena hal ini merupakan inti dari reformasi yang dicita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya. Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan top-down harus segera direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan demand masyarakat yang disebut sebagai Community Driven Planning.
Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendiri yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya. Hal ini sangat penting dalam penataan ruang wilayah dan perkotaan.
Isu ketiga yang terkait dengan tantangan dalam pengembangan perkotaan adalah mengenai pertambahan jumlah penduduk, terutama daerah perkotaan yang setiap tahunnya meningkat. Perkembangan tesebut disamping akan meningkatkan beban kota dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas umum dan prasarana lingkungan, juga menimbulkan dampak perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Berbagai isu telah menjadi fokus dalam pembangunan perkotaan dan diantaranya telah pula menjadi suatu agenda pembahasan internasional seperti “Deklarasi Berlin”. Kenyataannya, dunia sedang menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan banyak kota-kota yang dihadapkan kepada hypergrowth gagal untuk mengatasi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, penyediaan rumah yang layak huni, serta pemenuhan kebutuhan pokok warganya. Selain itu, juga menghadapi kenyataan bahwa banyak kota-kota yang rawan dengan konflik-konflik horizontal dan segregasi sosial. Karena itu hal ini juga menjadi penekanan penting dalam ini.
Pembangunan wilayah dan perkotaan dengan pendekatan pengembangan wilayah melalui kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya tentang otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholders) pada setiap tahap pembangunan.
Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam memposisikan diri sebagai pembina dan pendorong. Pertama adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah, sebagaimana digariskan oleh undang-undang otonomi daerah, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise.
Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Depkimpraswil. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan.
Pemerintah pusat merupakan “Penjaga Kepentingan Nasional”. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.
Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan. Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan pembangunan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.
Strategi kebijaksanaan penataan ruang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Keterpaduan program, bagi semua sektor dengan memperhatikan lintas sektoral tetapi juga lintas wilayah melalui kerangka pengembangan wilayah atau kawasan.
b. Pendekatan yang mengedepankan peran masyarakat dalam pembangunan.
c. Sinerji pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
e. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap rencana tata ruang.
f. Penegakkan hukum yang konsisten. Dengan penegakan hukum, diharapkan dapat terhindari kepentingan sepihak, dan terlaksanananya pembagian peran yang “seimbang” antar seluruh pelaku pembangunan.
g. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinerji pembangunan.

Dalam kaitan dengan strategi pengembangan perkotaan, beberapa hal dapat menjadi pertimbangan, seperti:
1) Penanganan pembangunan kota yang bersifat mendesak dan jangka pendek
a. Kebijakan pembangunan kota diarahkan pada pemulihan kondisi kota dan pengembalian fungsi kota untuk segera dapat menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan kota, terutama di kota-kota metropolitan dan besar.
b. Kebijakan pembangunan kota sebagai upaya menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang sedang berjalan.

2) Penanganan pembangunan kota berkelanjutan (jangka menengah dan panjang)
a. Meningkatkan peran pembinaan pembinaan perkotaan bagi daerah dalam pembangunan perkotaan
b. Mendorong dan meningkatkan kapasitas pusat maupun daerah dalam pengelolaan pembangunan kota yang lebih efisien dan efektif melalui pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya.
c. Mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan kawasan kota
d. Mendorong usaha pelestarian sumber daya alam dan buatan serta pemulihan kota
e. Meningkatkan daya saing kota sesuai dengan potensi yang dimiliki.
f. Mendorong keterkaitan desa-kota melalui peningkatan aksesibilitas kota-desa dan mengembangkan fasilitas dan sarana produksi.


Terwujudnya pembangunan perkotaan pada saat ini lebih banyak ditentukan oleh perilaku pasar, komunikasi, informasi yang transparan kepada masyarakat pelaku pembangunan perkotaan. Oleh sebab itu upaya pembangunan perkotaan dilakukan dengan menawarkan kepada semua pelaku pembangunan perkotaan sesuai dengan kebutuhan kota masing-masing.
Dalam upaya pengembangan wilayah dan pembangunan kota, peran pemerintah akan lebih ditekankan pada penyiapan pedoman, norma, standar dan peraturan, pengembangan informasi dan teknologi, perumusan kebijakan dan strategi nasional. Disisi lain kita semakin dituntut untuk mengenali permasalahan kota dan pemecahan yang inovatif yang tidak lagi tergantung pada pemerintah, meskipun pemerintah masih mempunyai kewajiban membantu dalam pembangunan perkotaan.















BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Kebijakan pembangunan perkotaan dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan seimbang, baik dan terencana.
2. Pelaksanaan pembangununan perkotaan dilakukan dalam bingkai pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga tujuan pembangunan nasoinal secara umum yang mencakup pembangunan didaerah dapat diwujudkan.
3. Pembangunan adalah suatu proses yang terencana dalam mencapai perubahan secara teratur dan terarah untuk berkembang secara dinamis menuju kearah yang lebih baik dan modernitas diberbagai bidang dan dalam rangka pembinaan bangsa, sehingga pembangunan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dimana terdapat hubungan untuk keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan dalam kerangka pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya masyarakat untuk melakukan perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat itu sendiri.




B. SARAN
1. Pembangunan yang dilakukan lebih memperhatikan kualitas dari hasil pembangunan itu sendiri, sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat.
2. Pmerintah daerah hendaknya selalu dapat memantau perkembangan kebutuhan warganya, sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dapat diketahui.
3. Membangun kerja sama yang baik, antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama warga yang tidak mampu dan lebih mengaktifkan forum diskusi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kekeurangan pembangunan yang telah dilakukan.













DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arsyad, Lincoln. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE 1999


Bryant, Coralie dan White G Louise. Managing Development In the Third World: Manajemen Pembangunan Untuk Daerah Berkembang, Terjemahan Rusyanto L. Jakarta: LP3ES 1987


Devas, Nick. Pembiayaan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : UI Press 1989


Giddens, Anthony. The Third Way : The Renewal of Social Democracy, terjemahan Ketut Mahardika. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1999


Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Indonesia, Jakarta : Gunung Agung 1976


Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka Cidesindo 1996


Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP AMP YPKN 2000


Korten, C David. Getting to the First Twenty Century : Voluntary Action and the Global Agenda, Terjemahan oleh Tejasudhana. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001


Mikkelsen, Britha. Method for Development Work and Research : A Guide for Practicioners, Terjemahan oleh Matheos Nalle : Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001


Ndraha, Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta 1988


Rukmana, Ir. Nana. Dr. Florian dan Ir. Robert Van der Hoff. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Jakarta : LP3ES 1993

Siagian P, Sondang. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung 1984
Supriadi, Prof. Dr. Dedi. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa 2001


Syafrudin, Ateng. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Bandung : Penerbit Tarsito 1976.


Tjokroamodjojo, Bintoro. Administrasi Negara. Yogyakarta : Andi Offset 1989


Tjokroamodjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES 1995


Todaro, P Michael. Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode. Jakarta : CV. Intermedia 1986


Todaro, P Michael. Pembangunan Kota di Dunia Ketiga, Terjemahan Aminuddin dan Drs. Musyid. Jakarta : Ghalia Indonesia 1983

Tidak ada komentar: